TOP JABAR, Kuningan — Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat Dra. Sri Wahyuningsih M.Pd. beserta tim berkunjung ke Kabupaten Kuningan untuk melihat langsung Implementasi Kurikulum Merdeka pada tanggal 21-22 Juli 2022. 

Kunjungan ini memperkuat komitmen serta sinergi yang telah terbangun baik, antara pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dan Kemendikbudristek. Selain itu, dari kunjungan ini Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. dan tim mendapatkan informasi tentang pengalaman implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Kuningan serta tantangan yang dihadapi.

Diawali dengan kunjungan ke Bupati Kabupaten Kuningan H. Acep Purnama, S.H., M.H. yang didampingi Bunda PAUD/Literasi Kabupaten Kuningan Hj. Ika Acep Purnama serta Kepala Dinas Kabupaten Kuningan, dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Ketenagaan H. Pipin Mansur Aripin, M.Pd.

Baca Juga : Tradisi Unik Ajaran Baru, Menandai Bangku Dengan Nama Sang Anak

Pada kesempatan tersebut Sri Wahyuningsih menyampaikan bahwa kebijakan merdeka belajar bertujuan untuk mendorong pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Implementasi kurikulum merdeka bukan paksaan, tetapi satuan diberi keleluasaan untuk memilih sesuai kesiapan satuan yang bersangkutan.

Ada 3 katagori pilihan yaitu merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi.  Pemerintah juga telah menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai media belajar dan berbagi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. 

Menjadi wajib bagi para guru untuk log in dan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Dari data yang terekam di aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah per tanggal 19 Juli 2022, terdata di Kabupaten Kuningan ada 538 satuan dari semua jenjang yang telah mendaftar untuk implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dengan 7.508 guru. Saat kunjungan baru 92,19 persen satuan dan 2.652 guru yang telah log in ke PMM.

Bupati Kabupaten Kuningan H. Acep Purnama menjelaskan, pemerintah daerah sangat mendukung kebijakan merdeka belajar, sudah lama tersosialisasikan dan pemerintah daerah mendorong inovasi. 

“Saat ini yang sedang terus dilakukan pemerintah daerah adalah merealisasikan dukungan sarana dan prasarana terutama untuk mendukung kenyamanan sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata atau sekolah hijau sebagai ikon Kabupaten Kuningan,” ujar H. Acep Purnama kepada TOP JABAR. 

Di samping itu, H. Acep Purnama menyampaikan, sejak 5 tahun yang lalu sampai hari ini terus membangun sarpras dengan melakukan rehabilitasi perpustakaan, dan laboratorium dan sudah 70 persen tuntas.

Baca Juga : Katno Hadi Menjadi Ketua Umum Terpilih di Munas IV Senkom

Selain itu, untuk mendukung SPM PAUD, pemerintah daerah telah mengalihkan 57 TK  swasta menjadi TK negeri pada tahun 2021.  Permasalahan yang dihadapi yaitu kondisi geografis yang cukup jauh antara lokasi peserta didik dengan sekolah.

Permasalahan lain beberapa desa terkendala blank spot. Harapan yang disampaikan Bupati Kuningan H. Acep Purnama bahwa kebijakan dari pemerintah pusat sinergi dari atas hingga ke bawah.

“Kabupaten Kuningan ada 58 satuan PSP Angkatan 2 jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK/SLB, yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada 2022,” kata Kepala Bidang Ketenagaan H. Pipin Mansur Aripin, M.Pd.

Pada saat ini satuan PSP sedang mengikuti pelatihan Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Sekolah menggunakan Platform Rapor Pendidikan dan SDS-ARKAS dalam menyiapkan diri untuk digitalisasi sekolah terkait pengelolaan sumber daya satuan yang diselenggarakan BBPMP. 

Selain itu, telah lulus 89 guru penggerak di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan siap bersinergi dan berkolaborasi.

Pada hari kedua kunjungan dilanjutkan ke satuan yang akan mengimplementasi kurikulum merdeka secara mandiri yaitu TK Alam Terpadu Al Gifari, SD Negeri Purwawinangun, dan SMP Negeri 1 Kedunggede. 

Kunjungan ke satuan bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka serta menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Dari hasil kunjungan diketahui bahwa belum semua PTK melakukan log in ke PMM. Baru Sebagian kecil PTK yang telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar. 

Permasalahan yang dihadapi adalah kurang difahaminya manfaat PMM dan bagaimana memulai implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Pada saat kunjungan di ketiga satuan, semua PTK dipandu untuk log in PMM dan dilakukan penguatan pemahaman tentang pentingnya log in dan memanfaatkan PMM untuk mengawali implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Hal ini penting karena dalam PMM telah tersedia berbagai informasi untuk mengajar, pelatihan mandiri serta berkarya. 

Dari observasi lapangan yang dilakukan, satuan belum melakukan asesmen diagnostik dan masih ada pembelajaran yang belum berfokus pada anak. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan PMM belum optimal.  Namun tampak semangat dan antusias dari para guru di ketiga satuan ketika dipandu untuk log in dan mengeksplore PMM, ternyata mereka dapat melihat banyak informasi yang disajikan di PMM untuk memahami kurikulum merdeka. (SUP)***