TOP JABAR – Arah kebijakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama dalam diskusi yang melibatkan tokoh pemuda dan mahasiswa.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung, Rifki Fauzi, menyoroti bahwa proses transisi pemerintahan saat ini masih berjalan, dengan tantangan utama adalah merealisasikan janji-janji kampanye.

Dalam tinjauannya, Rifki Fauzi, yang akrab disapa Bung Rifki, melihat bahwa stabilitas politik nasional relatif terjaga dalam tahun pertama masa jabatan. Kendati demikian, pemerintah dinilai masih dalam tahap penyesuaian untuk menjalankan visi-misi yang diusung.

Senada dengan pandangan umum, Dimas Setiawan menyebutkan bahwa arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berfokus pada upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan berjuang untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat.

Di sisi lain, Aji Saptaji menambahkan beberapa capaian awal pemerintahan telah menunjukkan arah positif. Salah satu program strategis yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi momentum perubahan ini, Ketua KNPI Cileunyi, Repy Hapyan, dalam Opening Speech menekankan pentingnya peran aktif pemuda.

“Ini momentum pemuda mahasiswa untuk mensintesiskan secara jernih pada refleksi dan tantangan negara ke depan, bagaimana pemuda dapat mengisi di ruang-ruang yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegas Repy.

Pesan ini menggarisbawahi urgensi bagi pemuda untuk menjadi subjek, bukan hanya objek, dari pembangunan nasional.
Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui Koperasi Desa

Pemerintahan Prabowo–Gibran dilaporkan menaruh harapan besar terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah berencana menempatkan koperasi desa sebagai penggerak utama ekonomi lokal di seluruh Nusantara.

Melalui penguatan koperasi desa ini, pemerintah berharap dapat secara simultan mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus efektif menekan angka kemiskinan dan pengangguran, demi terciptanya pemerataan ekonomi yang lebih adil di seluruh wilayah.**