TOP JABAR, Kota Bandung – Longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, disorot sebagai dampak perubahan rantai pangan akibat urbanisasi yang kian masif.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa alih fungsi lahan di kawasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan. Urbanisasi, kata dia, tidak hanya mengubah struktur permukiman, tetapi juga menggeser kebutuhan pangan, sehingga aktivitas pertanian merambat naik ke wilayah yang seharusnya dilindungi.

“Urbanisasi ini membawa perubahan pola makan. Kita makan sesuatu yang sebetulnya bukan dari habitat kita,” ujar Hanif saat meninjau lokasi longsor di Cisarua, Minggu (25/1/2026).

Hanif menjelaskan, komoditas seperti kentang, kol, kubis, dan paprika merupakan tanaman khas wilayah subtropis yang secara alami tumbuh di ketinggian tertentu. Namun, tingginya permintaan membuat tanaman tersebut dibudidayakan secara masif di lereng-lereng gunung di Indonesia.

Menurutnya, praktik ini mendorong pembukaan lahan hutan dan menggantikannya dengan tanaman berakar dangkal. Padahal, kawasan tersebut seharusnya ditanami tanaman keras yang mampu mengikat tanah dan menjaga stabilitas lereng.

“Sebenarnya sayuran ini bukan dari Indonesia. Sebagian besar berasal dari wilayah subtropis seperti Amerika Selatan, Chile, dan Peru, yang kemudian dipaksakan tumbuh di ketinggian seribuan meter di atas permukaan laut,” kata Hanif.

Baca Juga :

Kekecewaan Warga Bandung: Larangan Insinerator yang Tanpa Jalan Keluar

Ia menilai perubahan tersebut berlangsung terlalu cepat dan tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang memadai. Akibatnya, daya dukung lahan menurun dan risiko bencana meningkat, salah satunya longsor yang terjadi di kawasan Cisarua ini.

Datangkan Tim Ahli

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup akan menurunkan tim ahli untuk mengkaji secara menyeluruh kondisi lanskap kawasan Cisarua. Pendekatan ilmiah dinilai menjadi kunci dalam menentukan kebijakan penanganan pascabencana.

“Kalau bicara lingkungan, tidak bisa mengira-ngira. Harus berbasis sains,” tegas Hanif.

Tim ahli tersebut akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendalami aspek tata ruang, karakter lahan, serta dampak alih fungsi lahan yang terjadi. Hasil kajian ini akan menjadi dasar perumusan langkah pembenahan tata ruang ke depan.

Selain kajian teknis, pemerintah juga membuka kemungkinan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran lingkungan. Penataan ulang lanskap dan tata ruang disebut menjadi agenda penting agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ini perlu pendalaman yang lebih serius. Lanskapnya harus kita benahi,” ujar Hanif.* [red]