Legislator Muda PKB Kritisi Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan di Jawa Barat
Krismanto - 30 Desember 2024

Krismanto - 30 Desember 2024
TOP JABAR – Legislator muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Humaira, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jawa Barat, menyoroti dua isu penting, yakni pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan SMA di setiap kecamatan dan peningkatan layanan kesehatan di Rumah Sakit Al-Ihsan serta Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Terkait pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan SMA satu Kecamatan, Humaira mengkritisi pengelolaan SMA yang kini berada di bawah pemerintah provinsi, yang dianggap menyebabkan ketimpangan dalam pembagian zona lokasi sekolah. Hal ini dinilai menyulitkan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran.
“Dengan kewenangan SMA yang beralih ke provinsi, banyak masalah baru yang muncul. Salah satunya adalah pembagian zona lokasi sekolah yang tidak merata dan sulit dijangkau oleh warga,” ujar Humaira. Senin, 30 Desember 2024.
“Oleh karena itu, saya mengusulkan pentingnya pembangunan sekolah SMA satu kecamatan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat dan legislator muda dari PKB Dapil 2 Jabar Kabupaten Bandung, Humaira menyoroti bahwa di kawasan Bandung Raya, belum ada kebijakan yang mewajibkan setiap kecamatan memiliki SMA.
Ia menilai, ketimpangan ini menyulitkan siswa di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Masalah zona lokasi sering menjadi kendala. Dengan adanya sekolah di setiap kecamatan, kita bisa mengurangi beban perjalanan dan biaya, sekaligus memberikan kesempatan lebih merata kepada semua anak,” tuturnya.
Selain itu, Humaira juga menyoroti kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah di kota dan pinggiran.
Pemerataan pembangunan sekolah, menurutnya, adalah langkah strategis untuk mendorong akses pendidikan yang lebih adil di seluruh Jawa Barat.
“Ini bukan hanya soal membangun fasilitas baru, tetapi memastikan bahwa setiap anak memiliki akses mudah ke pendidikan berkualitas,” tambahnya.
Humaira berharap pemerintah provinsi segera merespons usulan ini dengan langkah konkret, seperti perencanaan pembangunan SMA di setiap kecamatan, demi mengatasi masalah zona lokasi dan meningkatkan akses pendidikan.
Selain pemerataan SMA, Humaira juga menyoroti peningkatan layanan kesehatan di Rumah Sakit Al-Ihsan dan Hasan Sadikin.
Humaira menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Al-Ihsan dan Hasan Sadikin, mengingat keduanya menjadi andalan masyarakat Jawa Barat.
Ia menyatakan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kualitas layanan kedua rumah sakit tersebut perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan warga.
“Rumah Sakit Al-Ihsan dan Hasan Sadikin melayani ribuan pasien setiap harinya. Namun, pelayanan yang ada belum cukup memadai untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk,” tuturnya.
Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran program layanan kesehatan gratis agar lebih efektif dan efisien.
“Layanan kesehatan gratis adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan akuntabel, tanpa hambatan birokrasi yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Humaira juga mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan agar pelayanan lebih efektif dan sesuai standar yang diharapkan.
“Bukan hanya soal pembangunan fasilitas baru, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran dilakukan dengan bijak untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Humaira berharap pemerintah provinsi dapat menghadirkan solusi konkret untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di Jawa Barat.
Kedua hal ini, menurutnya, sangat penting demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan yang lebih baik.***