​TOP JABAR — Isu inflasi, yang sering disebut “hantu lama” perekonomian, selalu menjadi momok, terutama karena dampaknya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok. Namun, di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna (Kang DS) memilih strategi yang melampaui tindakan darurat.

Ia menjadikan program sosial sebagai kebijakan ekonomi, dengan fokus pada Konsolidasi sistem pangan melalui inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

​Langkah ini dinilai oleh berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan daerah H. TB Raditya Indrajaya, sebagai intervensi strategis yang bekerja dari akarnya, yaitu stabilitas suplai pangan dan psikologi pasar.

​Menurut H. TB Raditya Indrajaya, program MBG, yang menargetkan antara 1,25 juta hingga 1,7 juta penerima, bukan sekadar program bantuan sosial biasa. Ini adalah intervensi ekonomi yang cerdas karena menyasar langsung pemicu utama inflasi daerah: sektor pangan.

​”Pangan adalah penyumbang terbesar inflasi di level rumah tangga. Jika kita bisa mengendalikan suplai dan mengurangi tekanan permintaan dari kelompok rentan, maka setengah pertarungan melawan inflasi sudah kita menangkan,” ujar H. TB Raditya Indrajaya. Senin, 17 November 2025.

​Ketika kelompok masyarakat rentan menerima jaminan makanan bergizi tanpa harus bersaing di pasar, permintaan liar yang sering memicu lonjakan harga mendadak dapat diredam. Ini secara langsung mengurangi tekanan psikologis rumah tangga terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan cabai.

​Titik krusial dari strategi ini terletak pada konsolidasi. H. TB Raditya Indrajaya menyoroti bagaimana Kang DS mengumpulkan seluruh pengelola, mitra, dan jajaran pemerintah untuk “menyamakan frekuensi” operasional MBG.

​”Konsolidasi di sini bukan sekadar jargon, melainkan kata kerja yang konkret. Ini adalah upaya membangun benteng agar inflasi tidak merajalela,” jelasnya.

​Konsolidasi memastikan rantai distribusi pangan menjadi lebih rapi. Hal ini menghilangkan ruang untuk spekulasi harga dan menekan potensi keterlambatan atau kekurangan bahan yang dapat memicu kepanikan dan kenaikan harga di pasar.

​Dengan perencanaan yang terpusat dan terkoordinasi, suplai bahan baku untuk MBG menjadi lebih terjamin. Suplai yang aman akan berdampak langsung pada ketenangan harga.

​H. TB Raditya Indrajaya menekankan bahwa saat pemerintah daerah menunjukkan kendali yang nyata—terlihat dari dasbor monitoring harian dan koordinasi berlapis—maka ekspektasi publik dan psikologi pasar akan ikut tenang. Pelaku pasar pun enggan menaikkan harga seenaknya karena stabilitas suplai sudah tampak.

​Strategi ini menunjukkan perubahan paradigma dalam pengendalian inflasi. Menurut Indrajaya, inflasi tidak dapat diturunkan hanya dengan rapat atau pidato.

“Inflasi turun ketika masyarakat bisa makan dengan layak, tanpa terbebani harga yang melambung,” tegasnya.

​Apa yang dilakukan Bupati Dadang Supriatna adalah ‘turun ke dapur’, memastikan sistem logistik dan distribusi bekerja sempurna dari bawah, bukan hanya dari ‘mikrofon’ kebijakan.

Program MBG membuktikan bahwa sebuah kebijakan sosial dapat berperan ganda sebagai kebijakan ekonomi yang efektif.

​Pada intinya, Inflasi tidak harus diperangi sendirian. H. TB Raditya Indrajaya menyimpulkan bahwa inflasi dapat dikendalikan bersama melalui langkah-langkah yang konsisten, rapi, dan berorientasi pada masyarakat.

Konsolidasi yang dilakukan hari ini adalah fondasi krusial untuk stabilitas harga di masa depan, membuat inflasi tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan.**