​TOP JABAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr. M.A. Hailuki, MSi, memberikan pandangannya terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia menyoroti adanya semangat penghematan, namun memberikan catatan tegas agar efisiensi tersebut tidak mengorbankan dua aspek krusial, yakni pelayanan dasar publik dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

​Hailuki, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, mengapresiasi langkah awal dalam rancangan anggaran tersebut.

​”Melihat postur APBD 2026 yang diajukan TAPD kepada Banggar (Badan Anggaran) DPRD, saya melihat adanya semangat bersama untuk melakukan pengetatan ikat pinggang,” ujar Hailuki. Jumat, 14 November 2025.

​Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah penghematan tidak dilakukan secara membabi buta. Prioritas utama, menurutnya, harus tetap pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

​”Gerakan penghematan anggaran ini hendaknya jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat. Ini penting, karena bisa berdampak pada ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.

​Selain dampak eksternal kepada publik, Hailuki juga menyoroti potensi dampak internal di lingkungan pemerintahan, khususnya terkait adanya rencana pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

​”Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga spirit dan etos kerja ASN, karena adanya pengurangan TPP di seluruh OPD,” ungkapnya.

​Ia berpendapat bahwa TPP memiliki korelasi langsung dengan semangat kerja. Oleh karena itu, rasionalisasi anggaran di pos tersebut harus dilakukan dengan kalkulasi yang matang.

​”Pengurangan TPP jangan terlalu besar agar motivasi kerja ASN tetap terjaga. Tentunya ini harus dibarengi dengan sistem reward and punishment yang sepadan,” tambah Hailuki.
​
Hailuki memahami bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan, terutama dengan berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. Untuk menyiasati beban fiskal ini, ia mendorong Pemkab Bandung untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dan efisiensi pelayanan.

​”Dalam kaitan berkurangnya TKD, maka harus didorong berbagai kreasi inovasi untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

​Solusi yang ia tawarkan adalah optimalisasi skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak swasta.

​”Misalnya dalam hal pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan. Harus didorong skema KSO yang profesional dengan sektor privat,” paparnya.

​Ia meyakini, langkah ini tidak hanya akan meringankan beban anggaran, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberi keuntungan finansial bagi daerah.

​”Skema KSO yang profesional akan menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services) dan berpotensi menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.**