Luhut: Hanya 50% Dana Bansos Sampai ke Masyarakat

Roel - 11 Februari 2025

TOP JABAR, Jakarta – Di tengah gemuruhnya pembangunan infrastruktur dan hiruk pikuknya pertumbuhan ekonomi, sebuah ironi terkuak. Dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan, ternyata hanya sampai pada separuh dari yang seharusnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dengan lantang membongkar boroknya tata kelola bansos di negeri ini. Dari total anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun, hanya 50% yang sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

Data ganda, penerima fiktif, hingga mereka yang tidak memenuhi syarat menjadi duri dalam sistem penyaluran bansos.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

Lalu, bagaimana nasib separuh anggaran yang hilang? Ke mana larinya dana yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil? Sebuah pertanyaan besar yang menggantung, menuntut jawaban dan tindakan nyata.

Luhut mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan ini perlu optimalisasi digitalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi distribusi bantuan. Sebagai solusi, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Baca Juga :

Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari 6 Februari, Ini Perkiraan Jadwal Barunya

“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.

Penyesuaian Data

Selain integrasi data, pemerintah juga berencana menyinkronkan informasi penerima bansos dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Upaya digitalisasi ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran anggaran serta memastikan bansos tersalurkan secara transparan tanpa penyimpangan.

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegas Luhut. Dia optimistis bahwa perbaikan sistem bansos akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional.* (red)

Loading

TERKAIT:

POPULER: