TOP JABAR, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika global sekaligus mendorong transformasi pola kerja birokrasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pelaksanaan WFH ditetapkan setiap hari Jumat. Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel dan modern di lingkungan pemerintahan.

“Penerapan WFH bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan ini dituangkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan WFH di tingkat pusat dan daerah.

Selain sebagai respons terhadap kondisi global, kebijakan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih adaptif. Pemerintah menilai fleksibilitas kerja bukan hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menerbitkan surat edaran terkait implementasi WFH di lingkungan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut, kebijakan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Surat edaran itu juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur digital. Pemerintah daerah didorong memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti penggunaan e-office, tanda tangan elektronik, serta sistem absensi digital guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Baca Juga :

Wah! Google & Meta Dipanggil, Aturan Medsos Anak Mulai Diberlakukan

Namun demikian, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Sejumlah unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO), seperti sektor kesehatan, pendidikan, kebencanaan, administrasi kependudukan, serta layanan ketertiban umum dan kebersihan.

Melalui Tahap Kajian

Kebijakan ini sebelumnya telah melalui tahap kajian dan mendapat beragam tanggapan dari ASN. Sebagian menyambut positif karena dinilai dapat menghemat biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja. Meski begitu, implementasinya tetap memerlukan aturan teknis yang jelas agar kualitas pelayanan publik tidak terganggu.

Melalui penerapan WFH satu hari dalam sepekan, pemerintah berharap birokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih modern, efisien, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendukung penghematan energi nasional serta mengurangi mobilitas harian ASN di berbagai daerah.

Dengan mulai diberlakukannya kebijakan ini pada awal April 2026, pemerintah akan terus memantau efektivitas pelaksanaannya, termasuk dampaknya terhadap kinerja ASN dan kualitas layanan publik. Evaluasi berkala akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.* (red)