TOP JABAR, Jakarta – Proyek prestisius Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali disorot publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan proyek tersebut. Salah satu temuan awal menunjukkan adanya indikasi penjualan kembali tanah milik negara kepada negara sendiri oleh sejumlah oknum.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa praktik tersebut berkaitan dengan proses pembebasan lahan di proyek nasional itu.

“Diduga ada oknum-oknum yang menjual kembali tanah milik negara ke negara. Padahal, tanah itu seharusnya bisa langsung digunakan untuk kepentingan proyek pemerintah,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Menurut Asep, tanah-tanah tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, bahkan jauh di atas harga pasar.

Baca Juga :

Prabowo Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba — Polri Tegas Dukung Agenda “ASTA CITA”

“Kalau pembayarannya wajar, tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau ada mark up, apalagi tanahnya tanah negara, uang itu harus dikembalikan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, bila harga wajar suatu lahan Rp10 miliar namun dibayar Rp100 miliar, maka kelebihan Rp90 miliar tersebut wajib dikembalikan ke kas negara.

“Negara jadi rugi besar,” ujarnya menambahkan.

KPK juga telah meminta pihak-pihak yang terlibat agar mengembalikan keuntungan tidak sah yang diperoleh dari proyek tersebut. Saat ini, tim penyidik masih menelusuri sejumlah titik pembebasan lahan bermasalah di sepanjang jalur proyek, mulai dari Halim hingga Bandung.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh telah dimulai sejak awal 2025. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu belum bisa membeberkan lebih jauh perkembangan penyelidikan karena kasus masih berada pada tahap awal.

Dugaan penggelembungan anggaran proyek ini juga sempat disoroti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam video di kanal YouTube miliknya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap bahwa biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan, dan uangnya ke mana? Ini harus diselidiki,” ujar Mahfud.

Kasus ini menambah panjang daftar persoalan yang membelit proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan penyelidikan agar kebenaran di balik dugaan korupsi besar ini segera terungkap dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional tetap terjaga.* [red]