TOP JABAR, Bandung – PT Pindad bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih mulai menginisiasi langkah strategis desentralisasi pengelolaan sampah guna mengatasi krisis di TPST Bantargebang. Upaya ini difokuskan pada penguatan teknologi hilirisasi hingga tingkat kelurahan, salah satunya melalui penerapan teknologi tanpa asap (smokeless).

Inisiatif tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Bandung akhir pekan lalu. Pertemuan itu dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Hanif Faisol Nurofiq, serta Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa yang memaparkan solusi teknologi pengolahan sampah.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan industri dalam menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah. Pendekatan desentralisasi dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir berskala besar.

Fokus Hulu-Hilir dan Transformasi TPS

Brian Yuliarto menegaskan, penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengendalian arus sampah dari sumber menjadi kunci, disertai percepatan pengurangan timbunan serta penghijauan di kawasan terdampak.

Sejalan dengan itu, Hanif Faisol Nurofiq menargetkan transformasi TPS3A menjadi unit pengolahan yang lebih modern. Dengan skema ini, penanganan sampah diharapkan dapat dilakukan di tingkat lokal tanpa terus bergantung pada TPA seperti Bantargebang.

Teknologi Pindad Jadi Solusi

Sebagai penyedia teknologi industri, PT Pindad menyiapkan berbagai opsi inovatif pengelolaan limbah, mulai dari Hydrothermal Carbonization (HTC), autothermix, hingga teknologi plasma.

Baca Juga :

WFH ASN Resmi Berlaku Setiap Jumat, Pemerintah Dorong Kerja Fleksibel

Salah satu yang diunggulkan adalah Smokeless Incinerator Stungta Pindad, alat pembakar sampah tanpa asap yang memiliki mobilitas tinggi. Teknologi ini dapat dioperasikan secara fleksibel di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Penggunaan teknologi ini diharapkan menjadi “game changer” dalam penanganan sampah nasional, sekaligus menjawab arahan pemerintah untuk mendorong desentralisasi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.* (red)