TOP JABAR – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan peringatan keras terkait kondisi ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan besar.

Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan eskalasi ketidakpastian global, Cucun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk tidak tinggal diam dalam menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Cucun, situasi saat ini sedang “tidak baik-baik saja”. Kenaikan nilai tukar mata uang asing secara langsung berdampak pada merangkaknya harga berbagai bahan pokok di pasar.

Secara khusus, legislator asal Kabupaten Bandung ini meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Bupati Bandung beserta Dinas Ketahanan Pangan untuk bersiaga penuh.

Ia menekankan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat saat harga kebutuhan mulai tidak terkendali.

“Saya minta kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, terutama TPID dan Dinas Ketahanan Pangan, harus betul-betul siap menghadapi kondisi ini. Jangan hanya diam di kursi atau di atas meja saja. Turun ke lapangan, lihat kondisi riil di bawah,” tegas Cucun. Rabu, 6 Mei 2026.

Ia juga menginstruksikan para pemangku kebijakan di tingkat kewilayahan, termasuk para Camat, untuk aktif memantau fluktuasi harga pangan setiap hari. Jika ditemukan lonjakan yang tidak wajar, Cucun meminta pemerintah segera melakukan intervensi nyata.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya meringankan beban warga, Cucun melalui Rumah Aspirasi Kang Cucun secara rutin menggelar Gerakan Pasar Murah di berbagai desa.

Program ini menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau. Melalui gerakan ini, warga dapat membeli kebutuhan dapur dengan harga yang telah disubsidi secara pribadi oleh pihak Rumah Aspirasi.

Meski Gerakan Pasar Murah yang dilakukannya bersifat bantuan langsung, Cucun berharap Pemkab Bandung memiliki strategi jangka panjang yang lebih sistematis, seperti operasi pasar yang masif dan berkelanjutan.

“Kita terus menyapa masyarakat dan menginginkan setiap pertemuan itu ada manfaat nyata, yakni bahan pokok murah. Namun, pemerintah daerah tetap punya kewajiban besar untuk melakukan intervensi pasar secara resmi agar inflasi di Kabupaten Bandung tetap terjaga,” pungkasnya.**