TOP JABAR – Menjelang 100 hari kerja Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb yang dilantik pada 20 Februari 2025, sejumlah capaian awal mulai terlihat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat, M. Akhiri Hailuki, menilai bahwa masa awal kepemimpinan periode kedua ini menunjukkan kesinambungan dari visi dan misi yang telah dirintis sebelumnya.

“Sudah ada capaian-capaian yang cukup konkret, seperti pembenahan lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik,” ujar Hailuki saat dihubungi, Senin (12/5/2025).

Namun, menurutnya, optimalisasi birokrasi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Ia menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

“Birokrasi harus mampu menjalankan visi-misi bupati. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah bersama DPRD, yang dibantu OPD,” tuturnya.

“Jadi tantangannya, bagaimana OPD bisa lebih masif dalam bergerak dan bersinergi dengan DPRD,” jelasnya.

Hailuki menambahkan, sinergitas antara kepala daerah, DPRD, dan OPD harus menghasilkan bukan hanya output dalam bentuk angka, tetapi juga outcome yang menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pembangunan.

Salah satu isu spesifik yang disorot adalah penanganan sampah. Menurut Hailuki, persoalan sampah yang menumpuk masih menjadi keluhan masyarakat, dan perlu ada terobosan untuk mengatasi hal ini.

“Saya mendengar ada upaya riset untuk pengelolaan sampah, itu bagus, tapi jangan sampai sampah rumah tangga menumpuk di lingkungan. Sirkulasi sampah harus cepat dan solusi harus didorong lewat dinas,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar Pemkab Bandung membuka opsi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelolaan sampah, sebagaimana diterapkan di beberapa kota lain.

“Perusahaan daerah ini bisa melihat sampah sebagai potensi pemasukan daerah. Dengan pola kerja korporasi, penanganan sampah bisa lebih efisien dan profesional. Ini bisa menjadi kajian serius dan DPRD siap berdiskusi,” ungkapnya.

Hailuki menekankan bahwa sinergitas lintas sektor berbasis prinsip pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.**