TOP JABAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Sosial melaksanakan launching program bantuan sosial dan pelayanan SKTM Online di Gedung SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (9/9/22).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna juga turut menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah sasaran penerima bantuan.

Di antaranya untuk korban kebakaran, kelompok usaha bersama, Kartu Indonesia Sehat (KIS), insentif untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Tak hanya itu, insentif untuk koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta hibah untuk karang taruna Kabupaten Bandung juga mendapat bantuan.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan launching bantuan sosial dan pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Online ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yang tadinya secara langsung datang ke Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Soreang, saat ini tidak usah datang ke Dinas Sosial, cukup dibantu melalui desa masing-masing di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung,” Kata Dadang, usai melaksanakan launching bantuan sosial dan SKTM Online.

“Nantinya ada petugas di desa maupun kelurahan yang pada akhirnya tidak ada keterlambatan dalam pelayanan, sehingga masyarakat bisa melakukan langkah-langkah cepat atau suatu rencana, di antaranya untuk berobat,” tambahnya.

Bupati Bandung mengungkapkan, SKTM ini dibutuhkan bagi masyarakat yang belum mempunyai KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS.

“Terutama warga masyarakat yang tergolong lemah, sehingga kita di sini menyediakan SKTM Online,” tuturnya.

Pemkab Bandung, lanjut Dadang Supriatna, turut memberikan bantuan sosial kepada sejumlah penerima manfaat.

“Dasarnya adalah mulai dari Musrenbang, dan juga dari beberapa E-Pokir dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” jelasnya.

“Yang pada akhirnya menjadikan sebuah bantuan secara langsung diberikan semua melalui rekening masing-masing, dan tidak berupa tunai,” sambungnya.

Tidak berupa tunai, kenapa? Dadang menjelasakan program bantuan non tunai ini untuk menjaga hal yang tidak diharapkan.

Selanjutnya dalam menyikapi inflasi saat ini, menurutnya negara sedang dalam kondisi inflasi.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mempersiapkan program-program yang berpihak kepada masyarakat.

Di antaranya, kelompok usaha bersama (Kube). Salah satu program yang rutin dilaksanakan dan tentunya sangat membantu masyarakat.

“Dan ada beberapa pegiat sosial di lapangan, baik PKH desa, PKH kecamatan, dan juga PSM, Puskesos, juga kita berikan perhatian berupa bantuan insentif,” ujar Dadang.

“Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mendata dan nanti tidak ada lagi kesalahan,” jelas Dadanh.

Lebih lanjut, Dadang menegaskan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan sistem dasboard.

Dengan sistem dasboard ini, sehingga bisa melaksanakan zoom untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat miskin di masing-masing desa di Kabupaten Bandung.

“Melalui dashboard ini kita bisa melihat secara lengkap. Insya Allah akan selesai akhir Desember 2022,” tegasnya.

Dadang berharap kedepan tidak ada lagi kesenjangan sosial, tidak ada lagi salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial.

Pasca kenaikan BBM, Dadang menjelaskan terkait bantuan bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia saat ini sudah berjalan.

“Tentu, kami sifatnya pemantauan untuk bisa melancarkan program tersebut dari Presiden. Tapi dalam hal pendataan dan pengawalan dari Puskesos, dan yang lainnya mengawal,” jelas Dadang.

“Saya sudah instruksikan kepada para camat untuk bisa mensukseskan program-program dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga APBD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya sesuai dengan peruntukan dan tidak salah sasaran,” sambungnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini juga menjelaskan, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 130.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Saat ini memang kami lagi mendata, berapa sebenarnya yang harus mendapatkan bantuan. Tapi karena program ini sudah dikelola, dan semuanya sudah terdata, kami hanya pengawasan karena masing-maisng program ada petugas yang ditugaskan tentunya untuk bisa memberikan informasi seakurat mungkin,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Indra Respati mengatakan bahwa Dinas Sosial berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya membantu dalam kesejahteraan sosial.

“Dinas Sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan,” kata Indra.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pelayanan kesejahteraan sosial, kata Indra, maka Dinas Sosial melaksanakan launching bantuan sosial dan pelayanan SKTM online untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Indra mengungkapkan bahwa Dinas Sosial telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa bantuan usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, jenis warungan.

Tak hanya itu, bantuan usaha ekonomi produktif ini juga ditujukan kepada kelompok usaha olahan pangan, ternak domba, usaha dagang beras, mesin jahit.

“Serta banyak lagi bantuan lainnya yang diserahkan kepada masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan,” tutur Indra.

Indra pun menegaskan bantuan yang dilakukan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.***