Rajiv Desak Polisi Usut Tuntas Perusakan Lahan Teh PTPN I Malabar di Pangalengan

Krismanto - 28 November 2025

TOP JABAR – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti serius kasus dugaan perusakan pohon teh secara masif di lahan milik PTPN I Regional II Malabar di wilayah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Rajiv secara tegas meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, mengungkap motif serta para pelaku yang terlibat.

​Menurut Rajiv, kasus perusakan yang merugikan aset negara dan mengganggu stabilitas produksi komoditas perkebunan ini menjadi perhatian utama Komisi IV DPR RI, yang membidangi pertanian, pangan, dan kehutanan.

​”Ini bukan hanya sekadar kasus perusakan properti, tapi perusakan aset negara yang berdampak langsung pada ekonomi perkebunan dan lingkungan,” ujar Rajiv. Jumat, 28 November 2025.

“Saya minta kepolisian, khususnya Polresta Bandung, untuk bertindak cepat dan transparan. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya, siapa dalang di balik perusakan ini,” tegasnya.

​Aksi perusakan kebun teh ini terdeteksi di tiga lokasi dengan modus operandi yang merusak secara sistematis. Total luasan lahan yang rusak diperkirakan mencapai 14,25 Hektare.

Perusakan dilakukan dengan memotong batang tanaman teh dari pangkalnya hingga menyebabkan tanaman tersebut mengering.

​Selain temuan tanaman teh yang sudah terpotong dan mengering, di lokasi juga ditemukan tumpukan tanaman teh yang telah dipotong, yang mengindikasikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk pembersihan lahan dan kemungkinan akan dibakar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas PTPN VIII (sebelumnya PTPN I Regional II), aksi perusakan ini diduga dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pelaku bahkan disinyalir beraksi pada saat dini hari, memanfaatkan waktu ketika petugas patroli PTPN tidak ada.

Atas kejadian ini, Rajiv mendesak agar penyelidikan tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan penguasaan lahan.

“Komisi IV akan terus memantau perkembangan kasus ini. Perlindungan terhadap aset BUMN, stabilitas produksi teh nasional, dan keberlanjutan lingkungan adalah prioritas yang harus dijaga bersama,” pungkas Rajiv.**

Loading

TERKAIT:

POPULER: