TOP JABAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Kamis, 15 Januari 2026.

Sidak ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait buruknya kualitas fisik bangunan pada proyek Unit Sekolah Baru (USB) milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) tersebut.

​Dalam sidaknya, legislator dari Fraksi PKB ini menemukan berbagai kerusakan yang tidak wajar pada bangunan yang tergolong masih baru.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat retakan pada dinding, pemasangan plafon yang tidak rapi, hingga kondisi lantai keramik yang amblas dan bergelombang.

​Humaira menyayangkan kondisi tersebut dan menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan keindahan bangunan, melainkan menyangkut aspek keamanan di lingkungan sekolah.

​“Ini bangunan baru, tapi kualitasnya sangat memprihatinkan. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal estetika, tapi juga menyangkut keselamatan anak-anak,” ujar Humaira.

​Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan seharusnya dibangun dengan standar kualitas dan pengawasan tertinggi karena dibiayai oleh uang publik.

Menurutnya, temuan di lapangan mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan proyek USB SMAN 1 Kutawaringin.

​Lebih lanjut, Humaira mempertanyakan integritas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Disdik Jabar. Ia menyoroti peran konsultan pengawas serta kepatuhan kontraktor pelaksana terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

​“Jika pengawasan dilakukan secara optimal sejak awal, kerusakan semacam ini tidak seharusnya terjadi. Pendidikan tidak boleh jadi ladang proyek asal-asalan,” tegasnya.

​Di sisi lain, pihak sekolah mengaku telah melaporkan kerusakan tersebut. Meski vendor penyedia jasa telah menyatakan kesediaan untuk melakukan perbaikan, namun hingga saat ini realisasi di lapangan masih belum terlihat.

​Menanggapi situasi ini, Humaira mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Disdik Jabar, untuk segera bertindak cepat. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh serta audit teknis terhadap proyek tersebut.

​“Kalau memang ditemukan pelanggaran atau pengerjaan yang tidak sesuai, harus ada pertanggungjawaban. Kami berharap Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan demi memastikan seluruh bangunan sekolah layak dan aman digunakan,” pungkasnya.**