TOP JABAR – Dinamika politik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung memasuki fase krusial. Melalui Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Soreang, Rabu (8/4), partai ini menegaskan arah baru strategi politik dengan menitikberatkan pada penguatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas kader.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, yang hadir memimpin jalannya Muscab, menegaskan dua fokus utama yang menjadi mandat langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Yakni program “turun ke rakyat” dan “naik kelas” sebagai strategi ganda untuk memperkuat basis elektoral sekaligus meningkatkan kapasitas internal partai.

Menurut Jazilul, Kabupaten Bandung merupakan salah satu basis suara utama PKB di Jawa Barat. Status tersebut, kata dia, harus dijaga dan diperkuat melalui kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

“Pendekatan Muscab ini adalah musyawarah untuk mengukuhkan. DPC mengusulkan sejumlah nama, lalu DPP yang memutuskan siapa yang akan menjadi ketua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Muscab bukan hanya forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun langkah strategis ke depan. DPP, kata dia, hanya memberikan dua amanat besar yang harus diterjemahkan secara konkret oleh pengurus di daerah.

Program pertama adalah “turun ke rakyat”, yang menuntut kader untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai layanan langsung. Bentuknya, antara lain penyediaan ambulans gratis, program makan gratis, hingga pendirian posko kesehatan di tingkat akar rumput.

“Kita harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Program pelayanan harus diperkuat dan dirasakan langsung,” kata Jazilul.

Selain itu, PKB juga menekankan pentingnya program “naik kelas”. Program ini berorientasi pada peningkatan kualitas kader, baik dari sisi intelektual, kepemimpinan, maupun kapasitas profesional di berbagai sektor.

Jazilul menegaskan, kader PKB tidak cukup hanya aktif secara politik, tetapi juga harus memiliki kemampuan memimpin dan daya saing di bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan.

“Kader harus punya visi dan kemampuan. Kalau diberi amanah, dia mampu memimpin dengan baik,” ujarnya.

Ia bahkan mendorong kader PKB untuk memiliki cita-cita besar, seperti menjadi rektor perguruan tinggi atau pimpinan institusi strategis lainnya. Menurutnya, konsep “naik kelas” tidak hanya berlaku dalam politik, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kader.

Dalam konteks politik elektoral, Jazilul juga menegaskan target ambisius bagi PKB Kabupaten Bandung. Saat ini, PKB memiliki 12 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Ke depan, partai menargetkan minimal 16 kursi.

“Kalau target ideal tentu 20 kursi, tapi 16 itu realistis dan tidak boleh ditawar. Kenaikan sekitar 20 persen sudah bagus,” tegasnya.

Target tersebut dinilai sejalan dengan posisi Kabupaten Bandung sebagai salah satu lumbung suara PKB di Jawa Barat. Namun, Jazilul mengingatkan bahwa pencapaian tersebut hanya bisa diraih jika kader benar-benar bekerja dan memperkuat basis dukungan di masyarakat.

Lebih jauh, ia juga menyinggung peluang kader PKB untuk naik ke level kepemimpinan yang lebih tinggi. Salah satu nama yang disorot adalah Dadang Supriatna, yang dinilai memiliki kapasitas untuk melangkah ke tingkat provinsi.

“Secara administratif dan rekam jejak, Pak Dadang sudah lulus untuk jadi gubernur. Tinggal variabel politik lainnya,” katanya.

Jazilul menambahkan, setiap kader harus siap melangkah ke jenjang lebih tinggi, baik sebagai kepala daerah, gubernur, hingga posisi strategis di tingkat nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa politik tidak hanya soal kapasitas, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain.

Dalam konsep “naik kelas”, keberhasilan program di daerah juga harus didorong untuk naik ke tingkat yang lebih luas. Jazilul mencontohkan, program unggulan di Kabupaten Bandung yang terbukti efektif harus diangkat menjadi program tingkat provinsi bahkan nasional.

“Kalau program di Kabupaten Bandung sukses, naikkan ke Jawa Barat. Kalau bagus lagi, naikkan ke tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung periode 2021–2026, Dadang Supriatna, menyebut Muscab sebagai momentum evaluasi dan konsolidasi seluruh elemen partai. Forum ini, kata dia, menjadi pijakan penting dalam menentukan arah perjalanan PKB ke depan.

“Dalam Muscab ini ada beberapa sidang pleno yang kita laksanakan, mulai dari pembahasan tata tertib, program kerja, hingga penetapan calon pimpinan Tanfidz dan Dewan Syuro,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung atas dukungan yang diberikan kepada PKB pada Pemilu sebelumnya. Dukungan tersebut mengantarkan PKB meraih suara signifikan dan menjadi kekuatan politik dominan di daerah.

“Ini bukan hasil perseorangan, melainkan kerja kolektif. Ada peran tokoh nasional seperti Kang Haji Cucun, para alim ulama, pengurus partai, hingga relawan,” katanya.

Meski demikian, Dadang mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan selama masa kepemimpinannya. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus komitmen untuk terus memperbaiki kinerja ke depan.

“Saya pribadi memohon maaf jika selama memimpin masih ada kekurangan. Ke depan, kami akan terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam Muscab tersebut, sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Ketua Tanfidz atau Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung periode berikutnya. Di antaranya Dadang Supriatna, Renie Rahayu Fauzi, Tarya Witarsa, serta Hadiat.**