TOP JABAR – Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggencarkan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kedeputian Sistem dan Tata Kelola ini bertujuan untuk memastikan penerapan kebijakan dari hulu hingga hilir program di tingkat daerah berjalan optimal dan terstandar.

Sekretaris Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ermia Sofiyessi, STP., M.Agr., menjelaskan bahwa sosialisasi ini esensial untuk menyampaikan secara langsung kebijakan dan standar yang telah dikeluarkan BGN kepada para pemangku kepentingan di daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan bagaimana kebijakan-kebijakan sistem dan tata kelola khususnya untuk Program Makan Bergizi Gratis dari hulu sampai hilir yang sudah dikeluarkan atau yang sudah dihasilkan oleh Badan Gizi Nasional untuk bisa disampaikan langsung ke pemangku kepentingan di bawah ya di daerah,” jelas Dr. Ermia Sofiyessi. Rabu, 29 Oktober 2025.

Peserta utama dalam sosialisasi ini adalah tiga unsur organik BGN di tingkat daerah, yaitu Kepala Satuan Pelayanan Pembinaan Gizi (KSPPG), Ahli Gizi, dan Ahli Akuntan (pengawas keuangan). Selain itu, acara juga melibatkan mitra-mitra yang aktif bekerja sama dengan BGN.

Untuk hari ini, peserta yang hadir berasal dari empat wilayah di Jawa Barat, mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

“Provinsi Jawa Barat ini merupakan provinsi paling banyak Satuan Pelayanan Pembinaan Gizi, sehingga kami harus memecahnya ke dalam beberapa tempat, dan saat ini sudah ada yang berlangsung di Horison, di Grand Pasundan, dan di Haris,” jelasnya.

Belajar dari Insiden, Upaya Capai Zero Accident
Menanggapi adanya kejadian Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sempat terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu, Dr. Ermia Sofiyessi menekankan bahwa upaya pencegahan menjadi poin penting dalam sosialisasi kali ini.

“KLB itu mungkin terjadi, tetapi dengan kita selalu berusaha memperbaiki dari yang pernah terjadi ini, kita harapkan nanti ke depannya seluruh SPPG tidak akan (terjadi lagi), pencapaian zero accident-nya insya Allah akan terlaksana,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa langkah-langkah untuk menghindari risiko KLB tersebut diintegrasikan ke dalam materi sosialisasi, termasuk melibatkan instansi lain.

Selain pengetahuan tata kelola keuangan yang disampaikan oleh Ahli Akuntan (sebagai pengawas keuangan/KPPN), BGN juga mengundang Dinas Kesehatan dan BPOM.

“Betul sekali karena selain kita memberikan pengetahuan, ini termasuk salah satunya dari KPPN itu juga merupakan salah satu cara kita untuk menghindari hal-hal tersebut,” pungkas Dr. Ermia Sofiyessi.**