TOP JABAR, Kota Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membatasi mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam penggunaan kendaraan dinas. Selama ini, kendaraan dinas ASN memang hanya diperuntukkan untuk operasional dalam kota, dan tidak digunakan untuk perjalanan luar daerah kecuali dalam kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan.

Selain pembatasan mobilitas, Farhan juga mendorong para ASN untuk mulai berinisiatif melakukan penghematan energi, termasuk konsumsi BBM dalam aktivitas sehari-hari. Meski begitu, hingga saat ini belum ada instruksi resmi yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandung terkait kebijakan tersebut.

Farhan menekankan pentingnya memberi contoh kepada masyarakat dalam hal efisiensi penggunaan energi. Ia berharap upaya pengendalian mobilitas ini dapat berdampak pada pengurangan konsumsi BBM secara keseluruhan.

Baca Juga :

“Gelar Tak Lagi Utama” Dedi Mulyadi Siapkan Rekrutmen Tamatan SD

Di sisi lain, Farhan memastikan bahwa kondisi pasokan BBM di Kota Bandung masih aman dan belum mengalami kenaikan harga. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu merasa khawatir terhadap situasi yang berkembang saat ini.

Pemerintah Kota Bandung juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah di Jawa Barat terkait ketersediaan energi. Hasilnya, stok BBM dan BBG dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga.

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah memberikan jaminan bahwa harga BBM dan BBG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kesiapan infrastruktur distribusi energi serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying), baik untuk BBM maupun BBG.*(red)