TOP JABAR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia. Peluncuran berlangsung di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (27/6/2023).

“Pada siang hari ini, secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu,” ujar Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun meminta luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dipulihkan. Dia juga menyebut Indonesia merupakan negara yang besar, yang sering terjadi peristiwa-peristiwa baik maupun tidak baik.

“Karena itu luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara Indonesia.

“Kepada para korban atau ahli waris korban saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk menerima proses ini setelah melalui penantian yang sangat panjang,” ungkapnya.

Jokowi meyakini bahwa tidak ada proses yang sia-sia dari program tersebut. Dirinya berharap awal proses yang baik itu menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada.

“Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan perhormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tutupnya.***

Sumber: Berbagai Sumber.