TOP JABAR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu dapur penyedia makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kadungora, Garut, Jawa Barat. Jumat, 26 September 2025.

Sidak ini menemukan sejumlah pelanggaran fatal terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berpotensi membahayakan keamanan pangan.

Kunjungan Cucun merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, khususnya Komisi IX, untuk memastikan program gizi nasional ini berjalan sesuai standar setelah berbagai laporan kasus keracunan di beberapa tempat.

Dalam sidaknya, Cucun menyoroti kesenjangan besar antara SOP yang dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) saat rapat di DPR dengan praktik di lapangan.

“Apa yang disampaikan oleh BGN ketika rapat-rapat di DPR ini sudah mulai kita lihat (ketidaksesuaiannya). Makanya stressing saya kemarin itu penguatan pengawasan,” tegas Cucun.

Dalam sidak tersebut, ada Beberapa temuan krusial di dapur tersebut yakni, Sanitasi dan Higienitas.

Cucun mempertanyakan kondisi sanitasi dan higienitas dapur, termasuk masalah pembuangan air yang mampet dan kondisi dapur secara umum yang perlu perbaikan mendasar.

“Kemudian, alur masak yang terkontaminasi, dimana alur proses masak yang tidak sesuai SOP, di mana tempat memasak, tempat mempersiapkan makanan, bahkan tempat membersihkan loyang, menjadi satu area,” tuturnya.

Kondisi ini dinilai sangat mungkin menyebabkan kontaminasi silang pada nasi, tempat masak, hingga makanan yang sudah matang.

“Makanan matang yang siap didistribusikan juga ditemukan tidak ditutup, menambah potensi bahaya,” jelasnya.

“Lalu masalah sarana dan prasarana, temuan ini sebelumnya di Batam, di mana dapur yang baru beroperasi sebulan memiliki tempat masak yang kecil dan tidak dilengkapi genset,” sambungnya.

Menurutnya, kondisi tanpa genset ini berbahaya karena dapat menyebabkan kulkas, chiller, dan freezer mati, sehingga ikan atau daging yang disimpan berisiko tinggi rusak dan menjadi racun.

Meskipun di dapur Garut ini belum ada laporan keracunan, Cucun menekankan pentingnya langkah preventif ketimbang menunggu insiden terjadi.

“Yang harus kita lakukan bukan menunggu kondisi itu terjadi, tapi bagaimana preventif kita agar benar-benar tidak terjadi,” kata Cucun.

Wakil Ketua DPR RI ini memberikan tenggat waktu satu bulan kepada pihak dapur untuk melakukan perbaikan total sesuai SOP.

Ia juga mendesak Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bertindak sebagai leader atau general yang bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan, bahkan harus berani menolak bahan baku yang tidak layak meskipun mendapat tekanan dari pemilik dapur atau yayasan.

Pada kesempatan itu, Cucun menegaskan bahwa Komisi IX telah memberikan banyak rekomendasi kepada BGN, termasuk agar tidak mengeluarkan izin jika dapur belum benar-benar siap dan SOP belum dijalankan.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas ( upgrading) bagi para ahli gizi yang terlibat, serta kewajiban setiap dapur untuk memiliki alat tes pangan dan menjalankan prosedur cek kelayakan bahan baku dari awal.

Terakhir, Cucun melontarkan peringatan keras terkait alokasi anggaran program MBG. Ia meminta semua pihak, mulai dari mitra hingga pemilik dapur, untuk tidak berani mengganggu alokasi dana yang sudah ditetapkan, terutama yang menyangkut gizi dan komoditas.

Program ini adalah upaya Presiden untuk mengatasi stunting dan gizi buruk, dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Yang Rp10.000 ini, yang saya ingatkan itu, jangan berani-berani ganggu. Pak Presiden ini punya program, sayang kepada rakyatnya… Jangan berani-berani ganggu itu,” pungkasnya.**