TOP JABAR, Kota Bandung – Menghadapi tantangan pelayanan publik yang kian kompleks, Pemerintah Kota Bandung membekali para camat dan lurah melalui pelatihan intensif di Hotel Novotel Bandung, Senin (25/5/2026).

Langkah ini diambil untuk menggeser pola kerja kewilayahan agar lebih adaptif dan bersinergi dalam menuntaskan persoalan warga.

Dalam arahannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa camat dan lurah memegang kendali penuh di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, kemampuan menyelesaikan masalah secara terpadu menjadi hal yang mutlak.

“Setiap persoalan di lapangan harus diselesaikan lewat solusi yang terintegrasi. Posisi camat dan lurah itu sama dengan wali kota, kalian adalah pemimpin tertinggi di wilayah tersebut,” ujar Farhan dalam acara bertajuk “Akselerasi Pelayanan Prima dan Penguatan Budaya Kerja Berintegritas dalam Mewujudkan Bandung Utama” tersebut.

Moralitas pemimpin

Farhan juga menyoroti pentingnya menjaga moralitas kerja. Ia menganalogikan integritas sebagai cermin langsung dari reputasi pemerintah di mata masyarakat. Jika rapor integritasnya buruk, maka persepsi publik terhadap pemerintah pun akan ikut runtuh. Ia pun meminta jajarannya agar tidak keluar dari jalur visi Kota Bandung hingga 2029, yaitu mewujudkan kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.

Di lokasi yang sama, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, memaparkan bahwa pelatihan dua hari (25–26 Mei 2026) ini sengaja didesain untuk mendongkrak kapasitas kepemimpinan aparatur. Kurikulum pelatihan dirancang komprehensif dengan memadukan tiga aspek fundamental: kepemimpinan manajerial, tata kelola dan integritas, serta kepemimpinan spiritual.

Baca Juga :

Farhan Pastikan Nobar Persib di 30 Kecamatan Berjalan Kondusif

“Tiga fondasi ini saling mengikat. Kita ingin mencetak pemimpin wilayah yang tidak cuma andal mengelola birokrasi, tetapi juga punya benteng karakter yang kokoh,” tutur Evi. Targetnya, usai pelatihan ini, tercipta budaya kerja lintas wilayah yang kompak, bersih, dan akuntabel.

Agenda strategis ini diikuti oleh 181 peserta yang memimpin kecamatan dan kelurahan se-Bandung.

Demi memperluas cakrawala berpikir peserta, Pemkot Bandung menggandeng para pakar dan penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Negeri, Polrestabes Bandung, Optimus Consulting, hingga praktisi ASQ Jakarta. Output akhir dari program ini diharapkan mampu mewujudkan wajah pelayanan publik baru yang profesional demi mendukung visi besar Bandung Utama.* (red)