Mahasiswa Geruduk Kejati Jabar, Desak Penahanan Jampidsus dan Reformasi Kejaksaan Agung
Krismanto - 22 Juli 2026
TOP JABAR – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Jabar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Rabu (22/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kejaksaan Agung serta mendesak penuntasan dugaan kasus yang disebut melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah.
Massa membawa spanduk dan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang secara terbuka serta menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Koordinator Lapangan aksi, Jhek, mengatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk protes atas kondisi penegakan hukum yang dinilai mengalami krisis kepercayaan publik.
“Kami menuntut agar setiap dugaan pelanggaran hukum diproses secara transparan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar ditegakkan,” kata Jhek saat ditemui di sela aksi.
Selain mendesak penahanan Jampidsus, massa juga meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan penanganan perkara. Mereka turut menyoroti adanya dugaan campur tangan pihak tertentu dalam proses hukum.
“Kami meminta seluruh dugaan itu diusut secara independen agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Penegakan hukum harus bersih dari intervensi politik maupun kepentingan apa pun,” ujarnya.
Menurut Jhek, dipilihnya Kantor Kejati Jawa Barat sebagai lokasi aksi merupakan simbol penyampaian aspirasi kepada institusi Adhyaksa di daerah agar meneruskan tuntutan tersebut kepada Kejaksaan Agung.
Dalam aksinya, mahasiswa juga mendesak pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengawal penyelesaian perkara serta mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Kejaksaan Agung, termasuk penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
“Kami ingin ada pembenahan yang nyata agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan,” ucapnya.**
