TOP JABAR – Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi salah satu ancaman serius bagi masa depan bangsa. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, kehidupan sosial, ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Peredaran narkotika yang semakin kompleks menunjukkan bahwa penanggulangannya tidak dapat hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Besarnya ancaman tersebut terlihat dari hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2025 yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada penduduk usia 15 sampai 64 tahun mencapai 2,11 persen atau diperkirakan sekitar 4,15 juta orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei tahun 2023 yang mencapai 1,73 persen. Data ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan seluruh komponen bangsa (BNN, 2026).

Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah kondisi lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak selalu berawal dari keinginan individu, tetapi dapat dipengaruhi oleh pergaulan, tekanan sosial, permasalahan keluarga, keterbatasan pengetahuan dan kondisi lingkungan yang rentan terhadap peredaran narkoba. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut memiliki peran penting dalam membangun ketahanan diri, menanamkan nilai positif serta mengenali perubahan perilaku yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang relevan karena menempatkan warga sebagai bagian aktif dalam upaya pencegahan. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang dikembangkan BNN merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, pembentukan penggiat antinarkoba, deteksi dini dan penguatan ketahanan lingkungan. Pada Mei 2026, BNN kembali memperkuat program tersebut melalui pelatihan fasilitator P4GN untuk memperluas pelaksanaan pencegahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba perlu dibangun dari lingkungan masyarakat, bukan hanya melalui kegiatan penindakan.

Penelitian Arkham et al. (2025) mengenai pengaruh implementasi Program Desa Bersinar terhadap partisipasi masyarakat di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan bahwa program tersebut mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya,
partisipasi yang belum merata dan kebutuhan penguatan kelembagaan lokal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup ditentukan oleh pembentukan kegiatan, tetapi juga membutuhkan kesinambungan partisipasi masyarakat.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian Nurnadjib (2026) mengenai implementasi Program Desa Bersinar di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum optimalnya pelatihan kader masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat harus disertai pembagian peran yang jelas, dukungan sumber daya dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui kerja sama dengan BNN, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Kepolisian memiliki peran dalam mendeteksi potensi peredaran gelap narkotika, melakukan penegakan hukum dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Sementara itu, BNN berperan dalam penguatan program P4GN, edukasi dan rehabilitasi sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah, sekolah dan keluarga juga perlu mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sehat tanpa narkoba.

Pencegahan juga harus menghindari pendekatan yang hanya bersifat seremonial. Sosialisasi perlu diikuti dengan kegiatan nyata, seperti pembentukan kader antinarkoba, penguatan kegiatan positif bagi generasi muda, penyediaan akses informasi dan mekanisme pelaporan yang aman. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika membutuhkan penanganan yang tepat, termasuk akses rehabilitasi bagi orang yang mengalami ketergantungan. Korban penyalahgunaan tidak boleh langsung mendapatkan stigma yang justru menghambat mereka untuk mencari pertolongan.

Pada akhirnya, perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Penindakan diperlukan untuk memutus jaringan peredaran gelap, sedangkan pencegahan dan rehabilitasi diperlukan untuk melindungi masyarakat serta memulihkan mereka yang terdampak. Keberhasilan penanggulangan narkoba tidak cukup diukur dari jumlah tersangka atau barang bukti yang berhasil diamankan, tetapi juga dari meningkatnya ketahanan keluarga, keterlibatan masyarakat dan berkurangnya risiko penyalahgunaan. Membangun lingkungan yang bersih dari narkoba berarti menjaga masa depan generasi muda dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.**