TOP JABAR – Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata-mata tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan kebutuhan bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Perkembangan permasalahan sosial, perubahan pola kejahatan dan kompleksitas gangguan keamanan menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum saja tidak selalu cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Diperlukan upaya yang lebih mendasar melalui penguatan hubungan antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi potensi gangguan, membangun kesadaran hukum serta menyelesaikan permasalahan sejak dini.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah pemolisian masyarakat atau community policing. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Hubungan antara polisi dan masyarakat tidak hanya dibangun ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga melalui komunikasi, interaksi dan kerja sama yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pemeliharaan keamanan tidak hanya diukur dari kemampuan aparat menangani kejahatan, tetapi juga dari kemampuan membangun partisipasi masyarakat dalam mencegahnya.

Dalam praktik kepolisian di Indonesia, pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti sambang Bhabinkamtibmas, pembinaan keamanan lingkungan, forum komunikasi polisi dan masyarakat serta pengembangan program Polisi RW. Kehadiran anggota kepolisian di tengah masyarakat diharapkan mampu memperpendek jarak komunikasi antara aparat dan warga. Melalui interaksi langsung, berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan dicarikan penyelesaian secara bersama.

Penelitian Setiawan et al. (2026) berjudul Implementasi Polisi RW sebagai Praktik Community Policing di Indonesia: Sebuah Systematic Literature Review yang diterbitkan dalam Jurnal Litbang Polri mengkaji 13 artikel ilmiah periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa program Polisi RW merepresentasikan praktik pemolisian masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga, partisipasi masyarakat, pencegahan kejahatan serta penyelesaian masalah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, beban kerja dan tata kelola. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemolisian masyarakat membutuhkan dukungan kelembagaan dan pelaksanaan yang konsisten.

Penguatan hubungan polisi dan masyarakat juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Penelitian Setiawan (2026) mengenai Program Polisi RW di Kota Bandung menemukan bahwa kehadiran langsung polisi, keadilan dalam memperlakukan masyarakat dan responsivitas terhadap kebutuhan warga berperan dalam membangun kepercayaan. Interaksi yang intensif juga memperkuat jaringan sosial, musyawarah dan kolaborasi antaraktor di lingkungan masyarakat. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa kehadiran polisi tidak cukup hanya bersifat fisik, tetapi harus disertai kemampuan mendengarkan, memahami dan menindaklanjuti permasalahan warga.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kegiatan sosialisasi atau pembentukan kelompok keamanan lingkungan. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan informasi, mengidentifikasi kerawanan dan terlibat dalam penyusunan solusi. Kepolisian juga harus memastikan setiap informasi yang disampaikan memperoleh respons yang tepat. Apabila aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti, kemitraan berpotensi menjadi kegiatan formalitas yang tidak menghasilkan perubahan nyata.

Oleh karena itu, pengembangan pemolisian masyarakat perlu diarahkan pada beberapa langkah konkret. Pertama, memperkuat komunikasi rutin antara Bhabinkamtibmas, pengurus lingkungan dan tokoh masyarakat. Kedua, mengembangkan pemetaan potensi gangguan keamanan berdasarkan informasi warga dan kondisi wilayah. Ketiga, mengoptimalkan forum komunikasi masyarakat sebagai sarana penyelesaian permasalahan sosial secara musyawarah sesuai ketentuan hukum. Keempat, memperkuat kegiatan keamanan lingkungan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Kelima, melakukan evaluasi berdasarkan tindak lanjut informasi, penyelesaian permasalahan dan tingkat partisipasi warga.

Pada akhirnya, pemolisian masyarakat merupakan investasi sosial dalam membangun keamanan yang berkelanjutan. Kepolisian tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan kesadaran dan partisipasi warga sebagai bagian dari sistem pencegahan kejahatan. Namun, keterlibatan masyarakat harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum dan tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum. Ketika polisi dan masyarakat mampu membangun hubungan yang saling percaya, terbuka dan kolaboratif, keamanan tidak lagi hanya menjadi hasil kegiatan penindakan, tetapi tumbuh sebagai tanggung jawab bersama.**