TOP JABAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, menegaskan pentingnya peran ekonomi kreatif sebagai solusi konkret dalam menghadapi terbatasnya lapangan kerja formal di masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membahas Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Menurut Saeful, ekonomi kreatif merupakan “tulang perubahan bangsa ke depan” karena mampu menghadirkan peluang usaha yang inklusif dan berbasis potensi individu.

Ia menyebutkan bahwa terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang dapat digarap masyarakat, mulai dari kuliner, fashion hingga digital.

“Masalah ekonomi kreatif itu bukan soal modal dulu. Yang utama itu ide dan semangat untuk berkarya,” ujar Saeful Bachri saat ditemui di Baleendah. Sabtu, 17 Mei 2025.

“Banyak orang salah kaprah, mengira modal uang adalah hambatan utama. Padahal, kalau tidak ada ide, modal pun tidak akan jalan,” tegasnya.

Ia mencontohkan subsektor kuliner sebagai sektor dengan tingkat permintaan tinggi.

“Selama manusia butuh makan, kuliner akan selalu relevan. Lingkungan sekolah saja bisa jadi pasar yang luar biasa. Dalam seminggu, perputaran uang di satu sekolah bisa mencapai ratusan juta,” jelasnya.

Saeful juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan media sosial dalam mendukung pemasaran produk ekonomi kreatif.

Dia menekankan perlunya keaslian dan kepercayaan dalam promosi, bukan hanya sekadar pencitraan semu.

“Toko offline tetap penting. Media sosial itu jadi etalase, tapi konsumen harus tahu lokasi nyata dari usaha tersebut,” tuturnya.

“Contohnya seperti Batagor Riri, mereka berhasil karena media sosial dan titik lokasi usahanya jelas,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saeful juga menyinggung pentingnya pelatihan bagi anak muda agar dapat terlibat aktif dalam ekonomi kreatif.

Ia mengungkapkan bahwa tahun depan dirinya telah merancang program pelatihan berbasis kebutuhan pasar seperti barista, jasa perawatan (barbershop), dan lainnya, yang dianggap lebih sesuai dengan minat generasi muda saat ini.

Selain itu, Saeful juga menyinggung persoalan sistem perekrutan kerja di sejumlah perusahaan yang diduga sarat pungutan liar. Ia mengecam praktik-praktik tersebut dan mendesak Dinas Tenaga Kerja untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

“Saya kecewa mendengar informasi bahwa ada oknum yang meminta hingga 15 hingga 25 juta untuk bisa masuk kerja. Ini harus dibersihkan. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi tanpa keterlibatan pihak internal perusahaan,” katanya tegas.

Melalui penguatan ekonomi kreatif, pelatihan kerja yang relevan, dan sistem perekrutan yang bersih, Saeful Bachri optimis masa depan ketenagakerjaan di Jawa Barat akan lebih cerah.**