TOP JABAR – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan untuk memberantas aksi-aksi preman di Jabar. Menurutnya, tak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat.

“Jawa Barat biasa dikenal dengan daerah yang banyak ormas ‘premanisme’. Sekarang akan ditertibkan oleh Pak Kapolda, tentunya hal ini kita apresiasi karena premanisme di Jabar telah meresahkan masyarakat sehingga harus diberantas,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Minggu (18/5/2025).

Seperti diketahui, Pemprov Jabar menandatangani nota kesepakatan dan komitmen bersama untuk meningkatkan keamanan di daerah dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk ketentraman warga.

Menurut Kapolda Jabar, teknis pengamanan yang akan dilakukan mencakup patroli bersama TNI dan Satpol PP. Lalu  pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai lokasi, termasuk kawasan industri, permukiman, pasar, dan proyek pembangunan rumah.

Cucun menyambut baik hal tersebut mengingat aksi premanisme berbalut ormas tak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga mengganggu iklim investasi di daerah-daerah, termasuk Jabar.

“Tentunya DPR sangat mendukung dan siap mengawal program ini. Tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat, termasuk premanisme berkedok ormas,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Cucun yang juga Anggota Komisi III DPR dengan bidang kerja urusan penegakan hukum itu mengatakan, keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya telah mengganggu ketertiban dan rasa aman pelaku usaha. Bahkan aksi-aksi mereka disertai dengan intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.

Di banyak daerah industri, terutama di Jabodetabek, ormas-ormas tertentu kerap ditemukan memaksakan keikutsertaan dalam proyek-proyek. Mulai dari memungut ‘uang keamanan’ hingga meminta jatah THR saat hari raya tiba.

“Praktik seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan investor karena aksi intimidasi dan pemerasan mengganggu operasional usaha,” terang Cucun.

Terkait hal ini, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan bahwa banyak investor merasa resah dengan aksi-
aksi ormas yang mengganggu operasional industri. Beberapa di antaranya, melakukan demonstrasi, penyegelan, dan bahkan menuntut ‘jatah’ dalam pembangunan pabrik.

Akibatnya, banyak investasi yang batal masuk atau bahkan keluar dari kawasan industri. Belum lagi fenomena ormas yang mengatasnamakan bagian dari debt collector melakukan eksekusi kendaraan warga yang menunggak cicilan.

“Kita sudah sering sekali mendengar debt collector memaksa mengambil kendaraan masyarakat di jalan, padahal urusan gagal bayar diselesaikan tidak dengan cara seperti ini. Praktik-praktik seperti itu sangat mengganggu stabilitas keamanan,” jelas Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) ini pun menyoroti bagaimana aksi premanisme juga mengganggu masyarakat seperti meminta jatah kepada pedagang-pedagang di pasar hingga membuat aksi rusuh di beberapa fasilitas umum. Untuk itu, Cucun mendukung ketegasan dari kepolisan termasuk Kapolda Jabar.

“Ketegasan dari Pak Kapolda akan memastikan praktik-praktik premanisme di Jabar dapat diminimalisir. Negara tidak boleh kalah dari kelompok yang melakukan kekerasan dan intimidasi. Harus ada sanksi yang tegas agar membuat ‘preman-preman’ ini jera,” sebutnya.

Secara jangka panjang, Cucun mendorong Pemerintah untuk merancang strategi yang menyentuh aspek legal, sosial, dan politik. Termasuk melakukan audit dan klarifikasi terhadap status hukum ormas yang terdaftar.

“Apakah benar ormas telah menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan atau sekadar ‘baju legal’ untuk kelompok kekuasaan
informal,” ungkap Cucun.

Cucun juga meminta adanya penguatan perlindungan hukum terhadap dunia usaha, termasuk tegasnya sanksi bagi kelompok-kelompok yang melakukan kriminalisasi eksplisit dan aksi-aksj pemaksaan jasa ormas, serta penagihan kendaraan tanpa wewenang.

“Aparat penegak hukum perlu mendukung visi misi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah berupaya mendorong pertumbuhan investasi dan stabilitas ekonomi,” ucapnya.

“Langkah seperti yang dilakukan Kapolda Jabar menjadi bukti bahwa penegak hukum tidak main-main dalam mengatasi aksi-aksi premanisme,” lanjut Cucun.

Menurut Cucun, premanisme berkedok ormas merupakan gangguan serius terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Praktik seperti ini tidak hanya merusak iklim investasi di dalam negeri, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional.

Cucun menegaskan, DPR akan terus mengawal penegakan hukum dan mendorong terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Ia mengajak semua masyarakat untuk bersama melawan kekerasan dari praktik-praktik premanisme, termasuk yang berkedok ormas.

“Semua elemen bagsa harus menjunjung supremasi hukum demi ketenangan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak boleh lagi ada hukum yang dilecehkan oleh kekuatan kelompok-kelompok arogan. Ini demi terciptanya stabilitas keamanan di tengah masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” tutup Cucun.**