TOP JABAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Dr. M. Akhiri Hailuki, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional (pilpres dan pileg DPR RI/DPRD RI/DPD) dari pemilu daerah (pilkada dan pileg DPRD provinsi/kabupaten/kota).

Menurutnya, putusan ini membawa dampak signifikan terhadap posisi dan peran DPRD ke depan.

“Dengan dipisahkannya pemilu nasional dan pemilu daerah, maka tertutup sudah peluang bagi DPRD untuk kembali masuk dalam rumpun legislatif nasional sebagaimana diatur dalam UU MD3,” ujar Hailuki. Jumat, 27 Juni 2025.

“Ini mempertegas bahwa DPRD kini semakin solid menjadi bagian dari pemerintahan daerah, bukan lagi bagian dari sistem politik nasional,” jelasnya.

Ia menilai, implikasi lainnya dari putusan MK ini adalah tertutupnya peluang pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.

Sebab, pilkada dan pemilu DPRD kini diselenggarakan secara serentak, sehingga tidak mungkin kepala daerah dipilih oleh lembaga yang sedang ikut berkontestasi dalam pemilu.

Lebih lanjut, Hailuki menyebut bahwa jadwal pemilu daerah yang digelar paling lambat 2,5 tahun setelah pemilu nasional akan menjadikan ajang ini sebagai semacam “pemilu sela”, yang berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan nasional yang tengah berjalan.

“Pemilu daerah nanti akan menjadi barometer seberapa kuat presiden terpilih dan partai penguasa mampu menguasai wilayah,” tuturnya.

“Kalau mereka gagal memenangkan pemilu daerah, itu akan menjadi sinyal politik yang serius bahwa kekuatan elektoral mereka menurun dan bisa berdampak pada pemilu nasional berikutnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Hailuki, untuk memenangkan pemilu daerah, presiden terpilih dan partai pemerintah harus benar-benar menghadirkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

Sebab, kemenangan di pemilu daerah akan menentukan kekuatan politik partai dalam menghadapi kontestasi nasional mendatang.

“Siapa yang sukses di pemilu daerah, dia yang berpeluang besar menang dalam pemilu nasional,” ujarnya.

“Maka, kebijakan pusat ke depan harus pro-rakyat dan pro-daerah jika ingin mempertahankan kekuasaan,” tutup Hailuki.**