TOP JABAR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus terhadap rencana pengadaan 25.644 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga antirasuah itu saat ini tengah melakukan kajian untuk mengidentifikasi potensi celah korupsi dalam proses pengadaan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian dilakukan melalui pendekatan pencegahan guna memetakan titik rawan dalam keseluruhan proses bisnis program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi KPK dalam memberikan rekomendasi perbaikan.

“Tentu KPK juga memberikan perhatian soal itu, karena memang KPK juga melalui pendekatan pencegahan, saat ini sedang melakukan kajian, di mana kajian itu untuk memotret ruang-ruang mana dalam proses bisnis program KDMP ini yang masih membuka untuk adanya celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada wartawan, dikutip Selasa, 14 April 2026.

Motor listrik yang diduga masuk dalam pengadaan antara lain tipe Emmo JVX GT dan Emmo JVH MAX. Meski demikian, KPK menegaskan tetap mendukung program prioritas pemerintah, dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui upaya pencegahan, pendidikan, dan penindakan.

Pengadaan ini juga berkaitan dengan dukungan terhadap program KDMP. Dalam konteks tersebut, KPK mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan bebas dari kebocoran, mengingat nilai proyek yang cukup besar sehingga pengawasan sejak tahap awal menjadi sangat krusial.

KPK Awasi Sektor Barang dan Jasa

KPK juga menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai area yang rawan praktik korupsi. Karena itu, seluruh tahapan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban—harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga :

Terungkap! Surat Pengunduran Diri Jadi Senjata Bupati Tulungagung Peras OPD

Pada tahap perencanaan, KPK menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang matang, termasuk kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan kondisi di berbagai daerah. Tidak semua wilayah memiliki kebutuhan yang sama, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif.

Sementara pada tahap pelaksanaan, aspek seperti penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme pemilihan penyedia, hingga distribusi barang harus mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Terkait sorotan publik terhadap perusahaan penyedia yang disebut masih baru dan belum memiliki jaringan dealer, KPK menegaskan fokus utamanya adalah pada integritas proses pengadaan. Setiap keputusan, termasuk penentuan pemenang tender, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.* (TJ/PR)