TOP JABAR – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa seorang pengusaha beras di wilayah Grabag, Kabupaten Magelang, kini tengah menjadi pusat perhatian publik.

Perkara yang menyeret kerugian hingga ratusan juta rupiah ini tidak hanya menyoal kerugian materiil, tetapi juga memicu kritik tajam terhadap profesionalitas dan prosedur penanganan perkara di tingkat kepolisian sektor setempat.

Kronologi: Kedekatan yang Berujung Kerugian

Korban, Umi Azizah, warga Dusun Pringapus, Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, mengaku menjadi korban dari rangkaian tipu daya yang diduga dilakukan oleh sahabat lamanya sejak 2012, Hariyanti.

Berdasarkan data yang dihimpun, modus operandi pelaku dilakukan melalui pinjaman uang berulang dan pengambilan beras dalam skala besar sejak November 2025 hingga Maret 2026.

Namun, pembayaran yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Rincian kerugian korban terbagi menjadi dua ranah, yakni ranah pidana (Transaksi Beras) sebesar Rp192.262.500 dan ranah erdata Rp74.000.000. Sehingga, total kerugian sekitar Rp266.000.000.

Mediasi Buntu dan Sikap Pasif Terlapor

Pada mediasi yang digelar Jumat (17/04/2026), terlapor Hariyanti cenderung bersikap pasif dan minim memberikan klarifikasi. Sikap bungkam ini semakin memperkuat tanda tanya besar di pihak korban mengenai itikad baik penyelesaian perkara.

Sorotan Prosedur Antara Regulasi dan Realita

Sorotan tajam kini mengarah pada kinerja Unit Reskrim Polsek Grabag. Aiptu Armanto, selaku Kanit Reskrim, menyatakan bahwa pembuatan Laporan Polisi (LP) harus melalui mekanisme gelar perkara terlebih dahulu.

Pernyataan ini dinilai janggal, mengingat secara prosedural, laporan masyarakat semestinya diterima terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pendalaman teknis.

Selain itu, janji tindak lanjut dalam waktu tiga hari yang disampaikan pada mediasi Jumat lalu hingga Senin (20/04/2026) terpantau belum menunjukkan progres konkret di lapangan.

Dugaan Konflik Kepentingan dan Hubungan Keluarga

Indikasi ketidakprofesionalan semakin menguat setelah beredar pernyataan dari Kanit Reskrim melalui sambungan telepon WhatsApp yang mengonfirmasi adanya hubungan kekerabatan antara dirinya dengan pihak terlapor.

“Pelaku aman, masih kooperatif, karena masih ada hubungan keluarga juga, adik saya dapat sana (menikah dengan kerabat terlapor) jadi ya masih keluarga…” ujar Aiptu Armanto.

Pernyataan ini memicu kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengaburkan objektivitas hukum. Terlebih, korban mengaku sempat menerima narasi yang bernada “melemahkan” semangat menempuh jalur hukum.

“Kanit tuh selalu bilang kalau buat LP maka uang gak akan kembali,” ungkap Umi Azizah menirukan ucapan aparat tersebut.

Kritik dari Tokoh Masyarakat

Lambatnya penanganan ini turut memantik reaksi dari Bang Sanny, putra daerah setempat. Ia menilai proses di Polsek Grabag terkesan bertele-tele dan jauh dari standar profesionalitas Polri yang diharapkan masyarakat.

Ketegasan Kapolsek Grabag

Berseberangan dengan dinamika di unit reskrim, Kapolsek Grabag, AKP Suhartoyo, memberikan peringatan keras kepada terlapor. Ia menegaskan bahwa setiap laporan wajib diterima dan perkara ini memiliki konsekuensi hukum serius.

“Jangan menganggap ini hal sepele. Anda menghadapi dua perkara hukum, baik perdata maupun pidana,” tegasnya.
Penutup

Dari kasus ini, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan tanpa adanya tebang pilih. Kini, publik menunggu langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa relasi personal tidak akan mengintervensi proses hukum yang adil bagi korban.**