Kabar Baik! UMP Jawa Barat 2027 Naik Rp.682 Ribu Menjadi Rp.3 Juta
Roel - 21 November 2026

Breaking News:
Optimalisasi Peran Pemuda Karang Taruna dalam Mendukung Program GenRe
Kabar Baik! UMP Jawa Barat 2027 Naik Rp.682 Ribu Menjadi Rp.3 Juta
Raja Juli : Bukan Hanya Ancaman Tsunami, Badak Jawa Juga Terancam Kawin Sedarah!
MBK Ventura Gandeng OJK, Tingkatkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Keuangan Masyarakat Sumedang
Roel - 21 November 2026

TOP JABAR, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.000.000. Besaran tersebut meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebelumnya sebesar Rp2.317.601.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keputusan tersebut saat berada di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen,” ujar Dedi, dikutip dari liputan6.com, Sabtu (21/11/2026).
Dedi menjelaskan, kenaikan upah tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi para pekerja. Namun, ia juga memahami bahwa kebijakan ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha, khususnya di sejumlah daerah yang memiliki kondisi industri dan kemampuan ekonomi berbeda.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Pangandaran, Kota Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, hingga Kota Tasikmalaya.
Baca Juga :
Cucun Minta KPU Aktif Sampaikan Kinerja, Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Menurutnya, pemerintah berupaya mengambil jalan tengah agar kesejahteraan pekerja tetap diperhatikan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Terutama industri tekstil yang menyerap banyak tenaga kerja, dengan mayoritas pekerjanya merupakan perempuan.
Dedi berharap kenaikan UMP tersebut tetap dapat dipenuhi oleh perusahaan sehingga industri di Jawa Barat dapat terus tumbuh dan berkembang.
Selain penetapan UMP, Pemprov Jabar selanjutnya akan membahas upah minimum provinsi sektoral serta upah minimum kabupaten/kota sektoral. Sementara itu, penentuan upah di masing-masing daerah akan menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Dedi juga mengingatkan bahwa UMP sebesar Rp3 juta merupakan batas minimum upah di tingkat provinsi, bukan patokan untuk menurunkan atau menyamakan upah di daerah yang telah memiliki standar lebih tinggi.
Sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung telah memiliki besaran upah di atas angka tersebut.
Dengan demikian, penetapan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta tidak serta-merta mengubah besaran upah minimum kabupaten/kota yang sudah berada di atas batas tersebut.* (red)