TOP JABAR – Penegakan hukum pidana selama ini sering dikaitkan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Namun, penyelesaian perkara tidak selalu cukup diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan. Dalam banyak kasus, korban justru membutuhkan pemulihan kerugian, kepastian penyelesaian masalah dan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, yaitu penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum.

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. John Braithwaite (2002) menjelaskan bahwa keadilan restoratif menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian korban dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian akibat tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya memperbaiki dampak yang ditimbulkan.

Di Indonesia, perkembangan pendekatan tersebut semakin memperoleh landasan hukum melalui pembaruan sistem peradilan pidana. Salah satu perkembangan penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang ini secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pengaturannya mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Perubahan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat sekaligus mempertegas pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam lingkungan kepolisian, penerapan keadilan restoratif sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran peraturan tersebut memberikan pedoman bagi kepolisian dalam menangani perkara dengan mengedepankan pemulihan keadaan dan keseimbangan kepentingan korban serta pelaku. Dengan berlakunya KUHAP baru, pelaksanaan ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan kerangka hukum acara pidana yang berlaku agar penerapannya memiliki kepastian hukum dan keterpaduan antarlembaga.

Penelitian Hamzah, Renggong dan Hamid (2025) berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan melalui Restorative Justice di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara melalui dialog, musyawarah dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan pelaku bertanggung jawab, persetujuan korban serta peran aparat dalam memfasilitasi proses penyelesaian secara adil. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak cukup ditentukan oleh tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga oleh terpenuhinya kewajiban pemulihan.

Meskipun menawarkan manfaat, penerapan keadilan restoratif tetap memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan mekanisme perdamaian untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi tertentu, korban dapat berada pada posisi yang lebih lemah sehingga persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas. Selain itu, perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap persyaratan penerapan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara.

Hutajulu, Hadiyanto dan Ciptono (2025) dalam penelitian Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia juga menyoroti pentingnya batas kewenangan penyidik, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian tersebut mengingatkan bahwa ruang diskresi yang terlalu luas tanpa standar penerapan yang jelas dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan informal antara para pihak.

Ke depan, penguatan keadilan restoratif perlu diarahkan pada beberapa aspek penting. Pertama, memastikan perlindungan hak korban dan kebebasan korban dalam menyetujui penyelesaian perkara. Kedua, menjamin pelaku benar-benar memenuhi kewajiban pemulihan yang disepakati. Ketiga, meningkatkan kompetensi aparat dalam melakukan penilaian kelayakan perkara dan memfasilitasi
dialog secara objektif. Keempat, memperkuat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agar tidak terjadi perbedaan penerapan. Kelima, membangun sistem pengawasan dan dokumentasi untuk memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, keadilan restoratif bukanlah jalan pintas untuk menghentikan perkara pidana atau sekadar memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menghindari hukuman. Esensi utamanya adalah menghadirkan penyelesaian yang adil melalui pertanggungjawaban, pemulihan korban dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada integritas aparat, kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Dengan penerapan yang tepat, keadilan restoratif dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih humanis, berimbang dan berorientasi pada keadilan substantif.**