TOP JABAR – Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat. Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya meminta pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan dan membuat terobosan menarik.

Dimana dua hal tersebut untuk dapat meningkatkan kepesertaan pada pekerjaan sektor informal agar mendapatkan perlindungan jaminan kerja.

“Ya tadi kami Komisi IX DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa hal yang jadi fokus utama kedepan,” kata Asep Romy kepada wartawan.

“Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah para pekerja sektor informal, karena saat ini berdasarkan data bpjs ketenagakerjaan, kepesertaan bpjs ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal baru mencapai angka 8.73 juta,” ujarnya.

Asep mencontohkan pekerjaan sektor informal seperti tukang ojek pangkalan, pedagang kaki lima, guru ngaji, tukang becak, dan sopir angkot harus diperhatikan oleh pemerintah supaya mendapatkan insentif dan jaminan keselamatan kerja.

Terkhusus, Asep Romy meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor pekerja tersebut supaya dapat meringankan beban masyarakat apabila terjadi kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

Asep Romy menjelaskan, salah satu yang menjadi fokusnya adalah masyarakat yang berada di Dapil Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

“Salah satu yang akan saya fokuskan tentu masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan konstituen saya di dapil Jawa Barat II” imbuhnya.

Politisi PKB tersebut menyatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan jaminan tenaga kerja untuk para pekerja di sektor informal.

“Pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal sesungguhnya di Kabupaten Bandung sudah dijalankan dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung,” ujarnya.

“Saya berharap program tersebut dapat juga dijalankan oleh pemerintah daerah lainnya sehingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor pekerja informal dapat meningkat dari jumlah kepesertaan yang saat ini telah terdaftar,” pungkasnya.***