TOP JABAR – Secara produksi, Jawa Barat sebenarnya mengalami peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan. BPS mencatat produksi jagung pipilan kering kadar air 14% Jawa Barat tahun 2025 mencapai 794,82 ribu ton, naik 40,85% dibandingkan 2024 yang sebesar 564,29 ribu ton.

Luas panennya juga naik dari 77,99 ribu hektare menjadi 108,67 ribu hektare. Bahkan potensi produksi Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 330,96 ribu ton.

Namun pada sisi hilir, harga jagung yang dibeli untuk kebutuhan pakan masih tinggi. Data SIJAGUNG Kementerian Pertanian menunjukkan rata-rata harga pembelian jagung pabrik pakan di Jawa Barat pada Juni 2026 mencapai Rp6.925/kg.

Artinya, masalahnya tidak tepat jika hanya disebut “Jawa Barat kekurangan produksi jagung.”

Lebih tepat persoalannya adalah:
produksi ada, tetapi pasokan jagung yang memenuhi spesifikasi pakan, waktu, lokasi dan harga yang dibutuhkan peternak belum terjamin.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri menegaskan, ini adalah persoalan distribusi, tata niaga, penyimpanan, pengeringan, konsolidasi petani, akses peternak, dan disparitas harga antarwilayah.

Menurutnya, secara nasional, pemerintah sendiri telah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 mengenai pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah 2026–2029.

Persoalan kelangkaan dan kenaikan harga jagung untuk kebutuhan pakan ayam tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera melakukan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan jagung, menjaga harga pakan, sekaligus melindungi keberlangsungan peternak rakyat,” ujar Kang Eful sapaan akrab Saeful Bachri. Kamis, 8 Oktober 2026.

Kang Eful menambahkan, kenaikan harga jagung memiliki dampak langsung terhadap struktur biaya produksi peternak ayam.

“Ketika harga bahan baku pakan meningkat, industri pakan akan menghadapi kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya berpotensi diteruskan kepada peternak dalam bentuk kenaikan harga pakan,” tuturnya.

“Peternak berada dalam posisi yang sangat rentan. Di satu sisi biaya produksi terus meningkat, sementara di sisi lain harga jual telur dan ayam tidak selalu mengikuti kenaikan biaya produksi,” tambahnya.

Tambahnya, jika kondisi ini dibiarkan, margin peternak akan semakin tertekan dan bukan tidak mungkin sebagian peternak mengurangi populasi bahkan berhenti berusaha.

“Sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, saya menilai persoalan ini tidak boleh hanya diselesaikan melalui operasi pasar atau intervensi sesaat,” jelasnya.

“Yang harus dibenahi adalah rantai pasok jagung dari hulu sampai hilir.
Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil jagung yang cukup besar,” ujar Kang Efuk.

Karena itu muncul pertanyaan mendasar, mengapa ketika produksi jagung meningkat, peternak di Jawa Barat masih mengalami kesulitan mendapatkan jagung dengan harga yang terjangkau?

Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata produksi, tetapi juga menyangkut distribusi, tata niaga, pengeringan, penyimpanan, kualitas jagung, biaya logistik dan panjangnya rantai perdagangan.Pemprov Jabar Harus Punya Neraca Jagung

“Saya meminta Pemprov Jawa Barat segera menyusun neraca jagung Jawa Barat secara bulanan, yang memuat secara transparan,” tegasnya.

“Produksi jagung, kebutuhan industri pakan, kebutuhan peternak rakyat,
stok jagung, distribusi antar kabupaten/kota, jagung yang keluar dan masuk Jawa Barat, kapasitas gudang dan dryer, serta perkembangan harga dari tingkat petani sampai peternak,” sambungnya.

Keadaan ini, Kang Eful menegaskan tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan asumsi. Pemerintah harus memiliki data yang akurat mengenai berapa produksi, berapa kebutuhan, berapa stok dan ke mana jagung Jawa Barat didistribusikan.
Jangan Sampai Petani dan Peternak sama sama dirugikan.

Kebijakan jagung harus mampu menciptakan keseimbangan. Petani membutuhkan harga jual yang menguntungkan, tetapi peternak juga membutuhkan harga bahan baku pakan yang wajar.

Pemerintah juga harus memastikan program intervensi jagung pemerintah benar-benar sampai kepada peternak rakyat yang membutuhkan, bukan berhenti pada data penyaluran di atas kertas.

“Persoalan ini harus segera ditangani karena ujung akhirnya bukan hanya soal peternak. Jika biaya produksi ayam meningkat dan peternak mengurangi populasi, maka pasokan telur dan daging ayam dapat terganggu,” tuturnya.

“Pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga pangan. Karena itu saya meminta Pemprov Jawa Barat melakukan intervensi yang terukur, berbasis data dan tidak bersifat temporer,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kang Eful berharap petani jagung jangan dirugikan dan dikorbankan.
Serta masyarakat jangan dibebani dengan harga pangan yang semakin mahal.

“Jawa Barat harus membangun ekosistem jagung yang kuat dari petani sampai peternak. Petani sejahtera, peternak terlindungi, pangan masyarakat terjaga,” pungkasnya.**