TOP JABAR, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, secara tegas membantah yang beredar di platform digital terkait dugaan keterlibatannya dalam polemik keaslian ijazah Joko Widodo.

JK menepis keras tudingan yang menyebut dirinya menggelontorkan dana sebesar Rp5 miliar untuk membiayai pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah tersebut. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan merupakan fitnah.

Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026), JK menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan apa pun, baik secara personal maupun finansial, dengan pihak-pihak yang kerap mengangkat isu tersebut, termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar.

Untuk meluruskan informasi yang dinilai menyesatkan publik, JK memutuskan menempuh jalur hukum. Melalui kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, laporan terhadap penyebar fitnah dijadwalkan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026).

Baca Juga :

Kajari Karo Minta Maaf di DPR, Kasus Amsal Sitepu Berujung 5 Rekomendasi Tegas

“Pak JK menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang harus disikapi serius. Meski beliau enggan mengurusi hal remeh, namun karena sudah mencemarkan nama baik dan menyita perhatian publik, langkah hukum menjadi keharusan,” ujar Abdul Haji Talaohu.

Klarifikasi Pertemuan

JK juga meluruskan narasi yang mengaitkan pertemuan di kediamannya dengan polemik ijazah tersebut. Ia menjelaskan, pertemuan yang berlangsung selama bulan Ramadan bersama sejumlah akademisi dan profesional merupakan forum diskusi terbuka.

Menurutnya, pertemuan itu murni untuk bertukar gagasan dan menyusun masukan kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di akhir pernyataannya, JK menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan isu ijazah mantan Presiden Jokowi.* (red)