Dugaan Korupsi Dana Pramuka, Kejati Periksa Kepala Dinas di Pemkot Bandung
Admin - 5 April 2022

Breaking News:
Jalankan Instruksi Gubernur, Bapenda Kabupaten Bandung Pastikan Penghapusan Denda Pajak
Dorong UMKM Naik Kelas, Alfamart Gaungkan Inisiatif UMKM Tumbuh Bersama
Gelar Gerakan Pangan Murah di Polsek Majalaya, 10 Ton Beras Ludes Terjual
Disnaker Kabupaten Bandung Gelar Job Fair di Cangkuang, Tawarkan Ratusan Lowongan Kerja
Admin - 5 April 2022
TOP JABAR, Kota Bandung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memeriksa salah seorang kepala dinas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kegiatan pramuka, Selasa, 5 April 2022.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali Emil mengatakan kepala dinas itu berinisial HG. Selain HG, Dodi juga menyebut ada seorang lainnya yang diperiksa, yakni berinisial M.
“HG merupakan seorang Kepala Dinas di Pemerintah Kota Bandung, sedangkan M adalah seorang dosen,” kata Dodi di Bandung, Jawa Barat.
Namun dalam keterangannya Dodi tidak menyebutkan secara rinci dinas yang dijabat oleh HG. Dia pun belum menjelaskan keterkaitan HG serta M dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Adapun keduanya kini masih berstatus sebagai saksi dan keduanya sama-sama bertindak sebagai pengurus Kwarcab Pramuka, Kota Bandung.
“Pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” kata Dodi.
Baca Juga :
Pejuang Antikorupsi Nurhayati Mendapat Piagam Penghargaan dari PPWI Pusat
Kejati Jawa Barat tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang bersumber dari aliran dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung.
Kasus tersebut kini sudah naik ke tingkat penyidikan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi yang terdiri dari pengurus pramuka dan sejumlah pejabat Pemkot Bandung.
Hibah Pemkot Bandung kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung yang diduga berkaitan dengan korupsi itu yakni sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2017, Rp2,5 miliar pada tahun 2018, dan Rp1,5 miliar pada tahun 2020.***