TOP JABAR, Kota Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan layanan psikologi klinis di 12 UPTD puskesmas. Program ini menjadi langkah serius Pemkot Bandung dalam merespons meningkatnya kasus stres dan gangguan kesehatan mental yang kini juga mulai dialami anak-anak usia sekolah dan remaja.

Layanan tersebut merupakan tindak lanjut dari Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dasar, yang mewajibkan adanya tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan setiap puskesmas yang ditunjuk akan menyediakan psikolog klinis untuk melayani warga yang membutuhkan pendampingan mental maupun konsultasi psikologis. Layanan ini tersedia pada hari kerja dengan kapasitas maksimal 10 pasien per hari.

“Ini pertama kalinya di Jawa Barat. Kami meluncurkan layanan psikologi klinis untuk konseling di 12 puskesmas,” ujar Farhan, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga :

Gaji Tak Cair: 3.144 Guru Honorer di Bandung Menunggu Kepastian

Menurut Farhan, ancaman gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tidak bisa lagi dianggap sepele. Ia menyoroti meningkatnya laporan percobaan bunuh diri yang hampir setiap hari terjadi sebagai alarm serius bagi pemerintah untuk memperluas layanan kesehatan jiwa.

“Percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap hari ada beritanya. Ini harus dicegah secara serius,” katanya.

Berbagai Faktor

Farhan menilai tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga beban kehidupan perkotaan menjadi faktor yang memicu meningkatnya gangguan kesehatan mental masyarakat. Karena itu, kehadiran layanan psikologi klinis di puskesmas diharapkan menjadi pintu pertama bagi warga untuk mendapatkan bantuan profesional dengan lebih mudah dan cepat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sonny Adam, menjelaskan layanan ini tidak hanya berfokus pada konseling, tetapi juga memperkuat deteksi dini gangguan psikologis di masyarakat.

Menurutnya, keberadaan psikolog klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mempercepat penanganan awal sebelum kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa takut atau malu untuk mencari bantuan terkait kesehatan mental.

“Harapannya masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan jiwa dan terbangun kolaborasi antara tenaga kesehatan pemerintah dan organisasi profesi,” ujar Sonny.* [red]