TOP JABAR – Lalu lintas merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi dan kelancaran pembangunan. Pertumbuhan jumlah kendaraan, peningkatan kebutuhan transportasi dan perkembangan kawasan perkotaan membawa tantangan dalam menciptakan kondisi jalan yang aman serta tertib. Kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Besarnya tantangan keselamatan jalan tercermin dalam data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 158.508 kecelakaan lalu lintas di Indonesia, meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 150.906 kejadian. Meskipun jumlah kecelakaan meningkat, korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 26.839 orang pada 2024 menjadi 24.296 orang pada 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa pengurangan fatalitas merupakan perkembangan positif, tetapi peningkatan jumlah kejadian tetap menjadi persoalan yang memerlukan langkah pencegahan secara berkelanjutan (Korlantas Polri, 2026).

Kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan pelanggaran aturan, melainkan juga berkaitan dengan perilaku pengguna jalan, kondisi kendaraan, kelayakan infrastruktur dan pengelolaan sistem transportasi. Pengendara yang tidak mematuhi batas kecepatan, menggunakan kendaraan tidak laik jalan atau mengabaikan perlengkapan keselamatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Di sisi lain, kondisi jalan yang rusak, kurangnya penerangan, keterbatasan rambu dan pengaturan arus yang tidak sesuai kebutuhan juga dapat memengaruhi keselamatan. Dengan demikian, pencegahan kecelakaan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi harus mencakup perbaikan sistem keselamatan secara menyeluruh.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO, 2023) dalam Global Status Report on Road Safety 2023 memperkirakan sekitar 1,19 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Laporan tersebut menekankan pentingnya pendekatan Safe System, yaitu sistem keselamatan yang mempertimbangkan keterbatasan manusia dan dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan fatal. Pendekatan ini mencakup jalan yang aman, kendaraan yang memenuhi standar keselamatan, pengaturan kecepatan, perilaku pengguna jalan dan penanganan korban setelah kecelakaan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut relevan dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut menempatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan transportasi jalan. Artinya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pengaturan dan pengelolaan lalu lintas.

Salah satu pendekatan yang semakin penting adalah pemanfaatan data dalam menentukan prioritas kegiatan. Pada September 2026, Korlantas Polri menekankan perlunya penguatan analisis dan evaluasi keselamatan lalu lintas melalui pemetaan lokasi rawan kecelakaan (blackspot) dan titik permasalahan lalu lintas (troublespot). Pemetaan tersebut memungkinkan petugas menentukan lokasi prioritas pengawasan, mengatur penempatan personel dan menyusun langkah pencegahan berdasarkan kondisi lapangan. Dengan demikian, kegiatan kepolisian dapat diarahkan pada wilayah dan waktu yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.

Pengelolaan lalu lintas berbasis data juga perlu didukung koordinasi antara kepolisian, Dinas Perhubungan, instansi pekerjaan umum, Jasa Raharja dan pemerintah daerah. Kepolisian memiliki kewenangan dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan penegakan hukum lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, instansi lain memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur, perlengkapan jalan, transportasi publik dan penanganan dampak kecelakaan. Keterpaduan peran tersebut diperlukan agar penyelesaian permasalahan lalu lintas tidak hanya mengandalkan kehadiran petugas di lapangan.

Salah satu contoh sinergi terlihat dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Berdasarkan publikasi Korlantas Polri, jumlah kecelakaan selama periode operasi mengalami penurunan sebesar 5,31 persen dibandingkan periode yang diperbandingkan pada tahun sebelumnya. Korban meninggal dunia juga mengalami penurunan sebesar 30,41 persen, dari 342 orang menjadi 238 orang. Capaian tersebut merupakan hasil pengamatan pada periode operasi tertentu sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan kondisi kecelakaan sepanjang tahun. Namun, hasil tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya koordinasi, rekayasa lalu lintas, pengawasan dan kesiapan pelayanan selama periode mobilitas tinggi.

Tantangan lainnya adalah membangun budaya tertib berlalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan tidak seharusnya muncul hanya ketika terdapat petugas atau kegiatan penindakan. Keselamatan harus menjadi kesadaran yang tumbuh dari pemahaman bahwa setiap tindakan di jalan memiliki dampak terhadap pengguna jalan lainnya. Menggunakan helm, mengenakan sabuk keselamatan, mematuhi batas kecepatan dan tidak menggunakan telepon seluler ketika berkendara merupakan bentuk tanggung jawab pribadi yang turut melindungi keselamatan orang lain.

Oleh karena itu, pendidikan keselamatan berlalu lintas perlu diperkuat sejak usia sekolah hingga lingkungan masyarakat. Sosialisasi harus disertai contoh perilaku yang benar, pembinaan kepada kelompok pengguna jalan berisiko tinggi dan keterlibatan keluarga dalam membentuk kebiasaan berkendara yang aman. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya, tetapi harus dilakukan secara objektif, konsisten dan berorientasi pada pencegahan kecelakaan.

Ke depan, penguatan Kamseltibcarlantas perlu diarahkan pada pengelolaan lalu lintas yang mengintegrasikan data kecelakaan, kondisi jalan, perkembangan kendaraan dan pola mobilitas masyarakat. Prioritas kegiatan harus mencakup pengurangan titik rawan kecelakaan, peningkatan keselamatan pengguna jalan yang rentan, penataan kawasan dengan kepadatan tinggi dan perbaikan kecepatan penanganan kecelakaan. Evaluasi juga perlu menempatkan penurunan korban meninggal dunia dan luka berat sebagai indikator penting, bukan hanya kelancaran kendaraan atau banyaknya pelanggaran yang ditindak.

Pada akhirnya, Kamseltibcarlantas bukan semata-mata tentang jalan yang lancar atau kendaraan yang bergerak tanpa hambatan. Tujuan yang lebih mendasar adalah memastikan setiap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Mewujudkan kondisi tersebut membutuhkan kesadaran pengguna jalan, profesionalisme aparat, dukungan infrastruktur dan kerja sama lintas sektor. Ketika keselamatan menjadi tanggung jawab bersama, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi serta kualitas kehidupan masyarakat.**