TOP JABAR – Ancaman terhadap suatu negara tidak selalu hadir dalam bentuk agresi militer atau konflik bersenjata. Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa ancaman nonmiliter justru semakin kompleks karena dapat memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat. Persoalan ketahanan pangan, krisis energi, bencana alam, penyebaran paham radikal, narkotika, konflik sosial dan gangguan keamanan siber merupakan beberapa tantangan yang dapat melemahkan ketahanan suatu bangsa. Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk membangun sistem ketahanan nasional yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan pertahanan, tetapi juga pada kekuatan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perkembangan global, ketahanan nasional tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan bertahan ketika menghadapi krisis, tetapi juga mencakup kemampuan mengantisipasi perubahan, mengurangi kerentanan dan memulihkan kondisi setelah terjadi gangguan. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dibangun melalui keterpaduan kebijakan, kesiapan kelembagaan dan partisipasi seluruh komponen bangsa.

Gambaran mengenai kondisi ketahanan nasional Indonesia dapat dilihat dari hasil pengukuran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Dalam refleksi akhir tahun 2025 yang disampaikan pada 16 Desember 2025, Lemhannas melaporkan bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia berada pada skor 2,84 dengan kategori cukup tangguh. Meskipun menunjukkan kondisi yang relatif stabil, capaian tersebut tetap perlu dipandang sebagai dasar untuk memperkuat berbagai aspek ketahanan nasional. Lemhannas juga mengidentifikasi dinamika geopolitik, rivalitas kekuatan besar, perubahan iklim dan perkembangan kecerdasan buatan sebagai tantangan yang perlu diantisipasi pada 2026 (Lemhannas RI, 2025).

Salah satu karakteristik ancaman nonmiliter adalah sifatnya yang saling berkaitan. Krisis ekonomi, misalnya, dapat meningkatkan pengangguran dan kesenjangan sosial yang pada kondisi tertentu berpotensi memicu konflik masyarakat. Demikian pula bencana alam yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu distribusi pangan, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanganan ancaman tidak dapat dilakukan secara sektoral karena dampaknya dapat meluas ke berbagai dimensi kehidupan nasional.

Penelitian Pusparini dan Suryaningrum (2026) berjudul Rekonstruksi Konsep Bela Negara dalam Ancaman Non-Militer: Perspektif Dynamic Governance menjelaskan bahwa ancaman nonmiliter seperti serangan siber, disinformasi, krisis sosial ekonomi, pandemi dan bencana alam memiliki karakteristik kompleks serta berdampak sistemik terhadap stabilitas nasional. Penelitian tersebut menekankan pentingnya membangun kapasitas adaptif kolektif melalui partisipasi masyarakat, ketahanan infrastruktur dan tata kelola yang responsif. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketahanan nasional membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif, bukan hanya bergantung pada kebijakan pemerintah.

Secara normatif, penyelenggaraan pertahanan negara telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa dalam menghadapi ancaman nonmiliter, unsur utama berada pada lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan ancaman nonmiliter harus melibatkan kementerian, lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memberikan landasan bagi keterlibatan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan negara.

Dalam konteks tugas kepolisian, ancaman nonmiliter memiliki keterkaitan erat dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peredaran narkotika, radikalisme, konflik sosial, kejahatan terorganisasi dan gangguan keamanan lainnya dapat memengaruhi stabilitas nasional apabila tidak ditangani secara tepat. Polri memiliki peran melalui deteksi dini, pencegahan gangguan keamanan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Namun, penanganan berbagai persoalan tersebut tetap membutuhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI serta elemen masyarakat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Penguatan ketahanan nasional juga memerlukan perubahan pendekatan dari responsif menjadi antisipatif. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan membaca perkembangan lingkungan strategis, memperkuat sistem peringatan dini dan membangun koordinasi lintas sektor. Pada tingkat masyarakat, kesadaran bela negara perlu diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, kepedulian sosial, menjaga persatuan, meningkatkan kemandirian ekonomi dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Bela negara bukan hanya diwujudkan melalui kegiatan pertahanan secara fisik, tetapi juga melalui kontribusi positif sesuai profesi dan tanggung jawab setiap warga negara.

Pada akhirnya, ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, melainkan kekuatan kolektif seluruh bangsa. Negara yang tangguh tidak hanya mampu menghadapi ancaman ketika terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi risiko, mengelola perbedaan dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan nasional harus dilakukan melalui sinergi kelembagaan, kemandirian sumber daya, peningkatan kualitas masyarakat dan konsistensi menjaga persatuan. Dengan fondasi tersebut, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis dan berbagai ancaman nonmiliter di masa depan.**