TOP JABAR – Konflik sosial merupakan salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Perbedaan kepentingan, ketimpangan sosial, persaingan ekonomi, persoalan politik dan perbedaan budaya dapat menjadi sumber perselisihan apabila tidak dikelola secara tepat. Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang sosial, potensi konflik perlu mendapatkan perhatian serius. Persoalan yang awalnya bersifat lokal dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Tantangan tersebut tercermin dalam data Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Februari 2026. Sebanyak 93,9 persen peristiwa konflik sosial di Indonesia bersumber dari permasalahan politik, ekonomi dan sosial budaya. Selain itu, jumlah peristiwa konflik sosial selama periode 2019 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik sosial tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai permasalahan mendasar dalam kehidupan masyarakat (Kemenko PMK, 2026).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, deteksi dini menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Deteksi dini tidak sekadar mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya perselisihan, tetapi juga memahami akar permasalahan, pihak-pihak yang terlibat dan faktor yang dapat mempercepat eskalasi. Informasi mengenai perubahan situasi sosial, meningkatnya ketegangan antarkelompok, perselisihan lahan, persoalan ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat perlu dianalisis secara objektif agar langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

Penelitian Samudro, Sjamsoeddin dan Santoso (2024) berjudul Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik, analisis risiko dan pengembangan sistem peringatan dini. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi penerapan Conflict Early Warning Early Response System (CEWERS) sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat kemampuan mendeteksi dan merespons potensi konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik membutuhkan informasi yang akurat, kemampuan analisis dan kesiapan mengambil tindakan sebelum situasi berkembang menjadi gangguan nyata.

Dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian, upaya pencegahan konflik dilakukan melalui penguatan fungsi deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, pendekatan kepada tokoh masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait. Pada September 2026, Polri kembali menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan konflik sosial melalui tahapan prakonflik, saat konflik dan pascakonflik. Langkah yang ditekankan mencakup pemetaan kerawanan, penguatan sistem peringatan dini, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta penegakan hukum secara profesional dan proporsional apabila terjadi pelanggaran (Polri, 2026).

Secara normatif, upaya tersebut memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Regulasi ini mengatur tiga tahapan penanganan konflik, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penanganan konflik tidak boleh hanya berorientasi pada penghentian kekerasan, tetapi juga harus mencakup pemeliharaan kondisi damai, penyelesaian perselisihan secara damai dan pemulihan kehidupan masyarakat setelah konflik berakhir. Pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Meskipun demikian, deteksi dini tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan aparat keamanan. Pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam mengenali perubahan situasi di lingkungannya. Mereka sering kali memiliki pemahaman lebih dekat terhadap sejarah perselisihan, hubungan antarkelompok dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pertukaran informasi dan koordinasi lintas sektoral perlu dibangun secara berkelanjutan agar setiap indikasi konflik dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Pencegahan konflik juga harus mengutamakan penyelesaian akar permasalahan. Perselisihan yang berkaitan dengan batas wilayah, penguasaan lahan, ketimpangan pelayanan dan persoalan ekonomi tidak cukup diselesaikan melalui pengamanan. Diperlukan keterlibatan instansi yang memiliki kewenangan substantif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kepolisian berperan menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan memastikan proses penyelesaian berlangsung sesuai ketentuan hukum tanpa mengambil alih kewenangan instansi lain.

Pada akhirnya, stabilitas keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara menangani konflik setelah terjadi, tetapi juga oleh kemampuan mencegah konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Deteksi dini, komunikasi yang terbuka, penyelesaian akar permasalahan dan sinergi lintas sektoral merupakan unsur penting dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Keamanan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila negara dan masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk menjaga perdamaian, menghormati perbedaan dan menyelesaikan perselisihan secara bijaksana.**