TOP JABAR – Perkembangan teknologi informasi telah membuka berbagai peluang dalam kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, perdagangan hingga pelayanan publik. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan ancaman baru berupa kejahatan siber yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Penipuan daring, pencurian data pribadi, peretasan, pemerasan digital dan penyalahgunaan identitas menjadi bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun mengganggu rasa aman masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi ruang baru bagi berkembangnya tindak pidana.

Besarnya ancaman tersebut terlihat dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berdasarkan analisis terhadap trafik internet sepanjang 2025, Indonesia mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik data atau rata-rata 182 potensi ancaman siber setiap detik. BSSN menegaskan bahwa anomali tersebut tidak seluruhnya merupakan serangan siber yang terkonfirmasi, tetapi menunjukkan besarnya potensi kerawanan pada ruang digital Indonesia (ANTARA, 2026). Data tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan siber membutuhkan perhatian serius dan langkah pencegahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks penegakan hukum, perkembangan kejahatan siber juga menunjukkan peningkatan kompleksitas penanganan perkara. Polda Metro Jaya mencatat 4.271 laporan polisi terkait kejahatan siber sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.951 laporan berkaitan dengan penipuan daring dan 1.011 laporan terkait akses ilegal. Selain itu, terdapat laporan mengenai pengancaman, pemerasan dan manipulasi dokumen elektronik. Data tersebut memperlihatkan bahwa penipuan daring masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang banyak merugikan masyarakat (Divisi Humas Polri, 2025).

Karakteristik kejahatan siber berbeda dengan tindak pidana konvensional. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, jaringan komunikasi terenkripsi, rekening penampung dan infrastruktur digital yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam sejumlah kasus, pelaku dan korban berada di negara berbeda sehingga proses penyelidikan membutuhkan koordinasi lintas wilayah bahkan kerja sama internasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengidentifikasi pelaku, menelusuri aliran dana, mengamankan bukti elektronik dan memastikan proses pembuktian dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Penelitian Puslitbang Polri (2026) berjudul Melindungi Masyarakat Digital: Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan pada Media Online Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai tantangan tersebut. Penelitian yang dilaksanakan di 11 Polda mengidentifikasi empat aspek utama yang perlu diperkuat, yaitu kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan sarana pendukung serta sinergi dan kolaborasi. Penelitian tersebut juga menyoroti perlunya penguatan organisasi siber dan kerja sama dengan sektor perbankan untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana berbasis media daring.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk menangani berbagai bentuk kejahatan siber. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar pengaturan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan kemampuan aparat dalam memahami karakteristik bukti elektronik, prosedur penyidikan dan perkembangan modus kejahatan.

Salah satu persoalan penting dalam penanganan kejahatan siber adalah kecepatan respons terhadap laporan masyarakat. Dalam kasus penipuan daring, keterlambatan pelaporan dan penelusuran transaksi dapat memperbesar risiko hilangnya dana korban. Oleh karena itu, koordinasi antara kepolisian, perbankan, penyelenggara sistem elektronik dan otoritas terkait perlu diperkuat. Penanganan perkara tidak cukup hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan upaya penyelamatan aset dan perlindungan korban sesuai kewenangan masing masing lembaga.

Selain penegakan hukum, upaya pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu memahami berbagai modus penipuan, menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak sembarangan membuka tautan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi. Edukasi keamanan digital juga perlu menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi teknologi. Dalam hal ini, kepolisian perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, perbankan dan penyelenggara platform digital.

Pada akhirnya, kejahatan siber merupakan tantangan penegakan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan penguatan kapasitas penyidikan, pembaruan kompetensi personel, dukungan teknologi, kepastian regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan penanganannya tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan mencegah kerugian, melindungi korban dan menciptakan ruang digital yang aman. Dengan langkah yang terintegrasi, penegakan hukum dapat mengikuti perkembangan kejahatan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.**