TOP JABAR – Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal utama bagi keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan yang dimiliki kepolisian tidak hanya menuntut kemampuan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menggunakan kewenangan tersebut. Dalam kehidupan demokratis, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan atau pencitraan institusi. Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan aparat, memperoleh pelayanan dan menyaksikan penegakan hukum yang adil.

Dalam konteks tersebut, integritas menjadi kualitas mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas tidak sekadar dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga konsistensi antara perkataan, keputusan dan tindakan. Pemimpin yang berintegritas mampu menunjukkan keteladanan, bersikap objektif dan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap tersebut menjadi dasar dalam membangun budaya organisasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Tom R. Tyler (2006), melalui kajian mengenai keadilan prosedural, menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kewenangan institusi penegak hukum tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir penegakan hukum, tetapi juga oleh proses dan perlakuan yang diterima masyarakat. Perlakuan yang adil, penghormatan terhadap hak individu, kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keputusan yang tidak diskriminatif merupakan unsur penting dalam membangun legitimasi kepolisian. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga oleh cara kepolisian menjalankan kewenangannya.

Tantangan membangun kepercayaan publik juga berkaitan dengan konsistensi akuntabilitas organisasi. Penelitian Dwiki Oktobrian dan rekan-rekan (2025) berjudul Strengthening Justice and Accountability: The Role of Ombudsman in Monitoring Police Public Services mengkaji pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan kepolisian dengan perhatian khusus pada Perwakilan Ombudsman Jawa Barat. Penelitian tersebut mengidentifikasi persoalan maladministrasi, terutama dalam prosedur penyelidikan dan penyidikan serta penanganan pengaduan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepolisian membutuhkan pengawasan, keterbukaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan secara konsisten.

Di sisi lain, kepemimpinan berintegritas harus tercermin dalam cara seorang pemimpin mengelola personel. Pelanggaran yang dilakukan anggota tidak cukup diselesaikan melalui pemberian sanksi kepada individu, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan, pembinaan dan budaya organisasi. Pemimpin harus berani mengambil tindakan secara objektif tanpa membedakan kedudukan, pangkat maupun hubungan personal. Ketegasan yang disertai keadilan akan membangun kepastian bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap aturan dan standar profesi.

Kajian Nur Zena Anggita Raissa (2026) berjudul Symbolic Reform and Police Legitimacy in Indonesia juga memberikan perspektif mengenai hubungan antara reformasi kelembagaan dan legitimasi kepolisian. Kajian tersebut menyoroti pentingnya penguatan pengawasan eksternal, sistem rekrutmen berbasis merit dan profesionalisasi organisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa membangun kepercayaan publik membutuhkan perubahan kelembagaan yang nyata, bukan hanya pembaruan kebijakan secara formal.

Dalam praktik kepemimpinan, terdapat beberapa langkah yang perlu diperkuat. Pertama, membangun keteladanan melalui konsistensi perilaku dan keputusan. Kedua, memastikan pelayanan dan penegakan hukum berlangsung secara objektif, transparan dan tidak diskriminatif. Ketiga, memperkuat pengawasan internal serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara profesional. Keempat, membangun budaya organisasi yang menghargai kejujuran dan keberanian menyampaikan kebenaran. Kelima, membuka ruang evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas institusi.

Pada akhirnya, kepemimpinan berintegritas bukan hanya tentang kemampuan mengendalikan organisasi, melainkan juga keberanian mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dijalankan. Kepercayaan publik tidak dapat diperoleh secara instan dan tidak cukup dibangun melalui keberhasilan operasional semata. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasakan keadilan, memperoleh pelayanan yang layak dan melihat adanya konsistensi antara komitmen institusi dengan tindakan nyata personelnya. Oleh karena itu, keteladanan pemimpin, integritas personel dan akuntabilitas kelembagaan harus menjadi fondasi dalam membangun kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.**