TOP JABAR, Kota Bandung – Mengacu data BPS dan dan Dinas Ketenagakerjaan kota Bandung, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.354.900 orang,  Penduduk yang bekerja sebanyak 1.254.600 orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 100.300 orang setara 7,40%  angkatan kerja.  Meskipun angka pengangguran sudah menurun dibanding tahun sebelumnya, tapi cukup tinggi sebagai potensi permasalahan  Kota Bandung. Apalagi 40% dari angka tersebut di antaranya adalah Generasi Z. 

Pengangguran menjadi salah satu persoalan krusial yang terus menghantui Kota Bandung — bukan sekadar angka, tapi realitas sosial yang dirasakan langsung di lapangan. Isu ini pun menjadi perhatian serius Wali Kota Bandung, M. Farhan, yang menegaskan komitmennya untuk segera menemukan solusi konkret dan berkelanjutan.

Dalam upaya serius menanggulangi pengangguran di wilayahnya, Camat Batununggal H. Latief, S.Ip., M.Si. memimpin langsung Rapat Koordinasi Pendataan Pengangguran pada Kamis, 10 Juli 2025.

Acara strategis ini dihadiri oleh para Aparatur Kecamatan, para Lurah, serta Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tingkat kecamatan dan kelurahan. Hadir pula dua OPD terkait, yakni Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Ketenagakerjaan.

Rapat ini menghadirkan narasumber Harimukti dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Drs. Riana, Ketua DPC LPM Kecamatan Batununggal, yang menyampaikan materi penuh terobosan.

Riana memperkenalkan gagasan unggulan bertajuk PANCAJAWABAN – singkatan dari Pemberdayaan Pencari Kerja Warga Batununggal.

Sebuah konsep pemberdayaan terpadu yang diyakini mampu menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran. Dalam paparannya, Riana menegaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bukan sekadar organisasi struktural, melainkan dapat bertransformasi menjadi “Rumah Harapan” bagi para pencari kerja..

Ada 5 lima Kegiatan Utama  yang menjadi ciri PANCAJAWABAN, yaitu   ;

1. Identifikasi dan Pendataan ; Angkatan Kerja, Pencari Kerja, Lapangan Kerja, Pelaksana Pelatihan Keterampilan.

2. Membangun Akses Informasi  dan Kerjasama dengan Lapangan Kerja.

3. Membangun Akses Informasi  dan Kerjasama dengan Pelaksana Pelatihan Keterampilan.

4. Meningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku usaha dan wirausaha.

5. Optimalisasi Regulasi Pemerintah.

Point 1 s.d 5 dikelola dengan menggunakan tekhnologi Informasi (IT), melalui aplikasi khusus milik DPC LPM Kecamatan Batununggal. Aplikasi ini dibuat terbuka, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dengan tetap menjaga privasi data pencari kerja.

“PANCAJAWABAN ini, saya yakin akan menjadi solusi terhadap masalah pengangguran Kota Bandung, Khususnya warga Kecamatan Batununggal. Tapi saya tegaskan…, harus, harus dan harus ada kerjasama serta kesungguhan dari Aparat Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaannya” Jelas Riana.

Masih kata Riana, Selama ini adanya event Job Fair atau sejenisnya, itu justru menunjukan Kelemahan Pemerintah dalam pengelolaan Tenaga Kerja. Harus ada evaluasi. Apalagi sempat ada event Job Fair yang memakan korban akibat membludaknya pengunjung Job Fair. Jika Pemerintah sudah Punya Data valid “Pencari Kerja” dan “Penyerap Tenaga Kerja”, seharusnya tinggal dibangun koneksifitas berlandaskan kebutuhan bersama, dan akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan tekhnologi informasi (IT).

“Saya sangat prihatin melihat data yang disampaikan Disnaker tadi. Dari ribu pengangguran, hanya ratusan yang datang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja ke kantor Disnaker. Angka ini sangat memprihatinkan,” ungkap Riana.

“Ini bukan sekadar angka, ini cerminan persoalan besar. Tapi kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini adalah tanggung jawab bersama, yang harus dievaluasi dan dibenahi secara kolektif. Kita tidak bisa lagi menunggu — kita harus jemput bola, dan sebagai bentuk Komitmen, DPC LPM Kecamatan Batununggal telah menyiapkan solusi konkret: program PANCAJAWABAN, sebuah gerakan pemberdayaan nyata bagi para pencari kerja di Batununggal.” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Riana menjelaskan bahwa pengangguran tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Terdapat dua klasifikasi utama dalam dunia ketenagakerjaan: pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup.

Pengangguran Terbuka merujuk pada individu yang masuk dalam angkatan kerja, namun sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Mereka adalah kelompok yang secara eksplisit mencari kerja, namun belum juga mendapatkan peluang.

Baca Juga :

Dukung Inovasi, Camat Batununggal Ladeni Tantangan DPC LPM

Sementara itu, Pengangguran Tertutup terbagi menjadi dua kelompok besar:

Setengah Pengangguran – yaitu individu yang bekerja, namun tidak secara optimal. Mereka mungkin hanya bekerja secara musiman, tidak penuh waktu, atau jauh di bawah rata-rata jam kerja normal.

Pengangguran Terselubung – kelompok yang tampaknya bekerja, namun produktivitasnya sangat rendah. Biasanya mereka aktif dalam organisasi atau kelembagaan tertentu, namun hanya berstatus sebagai relawan (volunteer),dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar.

Riana juga memaparkan sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, antara lain:

1. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja

2. Kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi

4. Minimnya akses informasi pasar kerja yang efektif

5. Regulasi dan perilaku birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan usaha

6. Ketimpangan distribusi pendapatan

7. Tingginya arus urbanisasi tanpa penyerapan kerja yang memadai

“Pengangguran bukan hanya soal tidak bekerja. Ini tentang ketidakseimbangan antara potensi dan peluang, antara kebutuhan dan kebijakan. Maka, solusi pun harus holistik – menyentuh semua aspek, dari edukasi hingga reformasi sistem,” pungkas Riana.

Menanggapi langkah Disnaker dalam menangani permasalahan pengangguran, Nurul Hidayat Roza, Wakil Ketua DPC LPM Kecamatan Batununggal, menyampaikan apresiasi yang tinggi, khususnya terhadap program pelatihan keterampilan dan kegiatan padat karya yang telah melibatkan puluhan ribu peserta di seluruh wilayah Kota Bandung.

“Saya sangat mengapresiasi program pelatihan dan padat karya yang digagas Disnaker. Dari sisi kuantitas, ini pencapaian yang luar biasa – puluhan ribu warga telah terlibat. Tapi mohon maaf, dari sisi kualitas dan dampaknya terhadap pengurangan angka pengangguran, saya rasa perlu ada evaluasi lebih lanjut,” ujar Nurul tegas.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa sebagian besar peserta pelatihan dan padat karya ternyata bukan berasal dari kelompok pengangguran terbuka.

“Kita melihat fakta di lapangan, banyak peserta justru bukan pengangguran aktif. Bahkan, beberapa pelatihan yang usulannya datang dari hasil Reses anggota DPRD, justru banyak diikuti oleh ibu rumah tangga yang secara ekonomi masih ditopang oleh suaminya,” jelasnya.

“Namun tentu saja, ini bukan kesalahan mutlak dari Disnaker,” tambah Nurul.

“Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh dan komitmen bersama – termasuk antara Disnaker dan anggota DPRD – untuk menyusun klasifikasi peserta yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, program yang ada benar-benar bisa menyentuh inti masalah.” Tegas Nurul.

Rapat tadi menjadi awal dari sinergi kuat antar lembaga, yang tak hanya mendata, tapi juga berkomitmen menciptakan jalan keluar nyata bagi warga Batununggal yang belum memiliki pekerjaan.* [kris]