TOP JABAR – Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan hunian di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi dan Closing KUR Perumahan/KPP, PNM Lawan Rentenir, serta Peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Barat (Bedah Rumah Merah Putih) yang berlangsung di Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).

​Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala KSP Muhammad Qodari, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bandung Dadang Supriatna.
​Integrasi Kebijakan: Rumah Layak dan Ekonomi Kuat

​Dalam sambutannya, Cucun menyampaikan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa dicapai melalui intervensi tunggal. Menurutnya, peluncuran program BSPS yang disandingkan dengan akses pembiayaan KUR Perumahan dan program PNM Lawan Rentenir adalah satu kesatuan ikhtiar yang strategis.

​”Hari ini kita tidak sekadar meluncurkan program, tetapi menegaskan arah keberpihakan negara. Kesejahteraan lahir dari keterhubungan kebijakan: rumah yang layak, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan dari jerat rentenir,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

​Sebagai legislator yang berangkat dari daerah pemilihan Jawa Barat, Cucun mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya keluarga yang tinggal di hunian tidak layak. Sejak 2019, ia mengaku secara konsisten mengawal program bedah rumah di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

​Tak hanya mengandalkan anggaran negara (BSPS) dan CSR BUMN/BUMD, Cucun juga kerap merogoh kocek pribadi untuk membantu warga yang berada dalam kondisi paling mendesak.

“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi menyangkut martabat, kesehatan, dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

​Meski mengapresiasi kinerja Kementerian PKP, Cucun memberikan catatan kritis terkait tantangan di lapangan. Ia menyoroti kenaikan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja yang membuat nilai bantuan BSPS saat ini terasa semakin terbatas daya jangkaunya.

“​DPR RI mendorong pemerintah untuk menyesuaikan besaran bantuan, akurasi data, pendampingan lapangan serta ​literasi keuangan,” tuturnya.

​Di akhir sambutan, Cucun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Maruarar Sirait atas konsistensi kebijakan perumahan rakyat. Ia juga berpesan kepada para penerima manfaat agar menjaga amanah bantuan tersebut.

​”Program ini adalah bentuk kehadiran negara. Saya minta Bapak/Ibu sekalian membangun dengan penuh tanggung jawab. Jadikan rumah ini sebagai titik awal bagi peningkatan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.

​Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan BSPS dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Jawa Barat.**