TOP JABAR, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Naniek Sudaryati Deyang, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Keputusan tersebut disampaikan Naniek melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa kondisinya membutuhkan penanganan medis lanjutan, termasuk memperoleh second opinion guna memastikan proses pengobatan berjalan optimal.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu (22/7/2026), saya berangkat,” tulis Naniek.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, Naniek mengaku telah berkonsultasi langsung dengan Presiden. Demi memprioritaskan pemulihan kesehatannya, ia mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ungkapnya.

Meski tak lagi memimpin lembaga tersebut, Naniek menyebut Presiden masih menginginkan dirinya tetap berkontribusi melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program BGN.

Bantah Program MBG Bermuatan Politik

Dalam pernyataannya, Naniek juga menanggapi berbagai tudingan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Ia menegaskan anggapan tersebut tidak berdasar.

Baca Juga :

Dewan Pers Soroti Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Wartawan

Menurut Naniek, selama mendampingi Presiden selama 14 tahun, ia mengetahui bahwa MBG dirancang murni sebagai program intervensi gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi emas di masa depan.

Ia menilai tuduhan bahwa program tersebut dimaksudkan untuk mendulang suara pada Pemilu 2029 tidak masuk akal, mengingat mayoritas penerima manfaat saat ini merupakan balita hingga siswa sekolah dasar yang belum memiliki hak pilih.

“Kalau untuk tujuan politis, yang sekarang mayoritas penerima manfaat kan anak-anak balita sampai SD. Tiga tahun lagi, tahun 2029, mereka belum nyoblos. Jadi kalau ada yang bilang 82 juta penerima manfaat itu untuk Pemilu 2029, mohon diluruskan pemikiran itu,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Naniek berharap masyarakat dapat melihat Program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, bukan sebagai alat politik.

Ia juga mengaku masih bersedia membantu BGN apabila nantinya dipercaya mengisi posisi di dewan pengawas. Sambil berkelakar, Naniek mengaku enggan kembali mengelola anggaran secara langsung karena merasa trauma.

“Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya diminta menjadi ketuanya. Kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang. Sumpah trauma akut,” pungkasnya.* (red)