TOP JABAR – Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting bagi keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan pelayanan masyarakat, kepolisian dituntut untuk senantiasa menjaga profesionalisme serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja lembaga publik, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui kebijakan dan pernyataan institusional, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Reformasi kepolisian pada dasarnya merupakan proses pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi dan tata kelola, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, budaya kerja, mekanisme pengawasan serta kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, reformasi tidak seharusnya dipahami sebagai agenda administratif semata, melainkan sebagai upaya membangun institusi yang semakin profesional, transparan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap agenda reformasi kepolisian kembali menguat melalui pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi tersebut melakukan serangkaian audiensi dengan berbagai unsur masyarakat di sejumlah daerah pada Desember 2025 untuk menghimpun aspirasi mengenai pembenahan kelembagaan, tata kelola dan pelaksanaan tugas kepolisian. Langkah ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merumuskan arah perubahan institusi agar reformasi tidak hanya berangkat dari perspektif internal, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan harapan publik (Sekretariat Negara, 2025).

Salah satu persoalan mendasar dalam reformasi kepolisian adalah hubungan antara profesionalisme aparat dan legitimasi institusi. Tyler (2006) melalui teori keadilan prosedural menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kewenangan penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil penegakan hukum, tetapi juga oleh proses yang ditempuh. Masyarakat cenderung memberikan penerimaan yang lebih baik ketika diperlakukan secara adil, dihormati haknya dan memperoleh penjelasan yang transparan atas keputusan aparat. Artinya, keberhasilan kepolisian tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas proses pelayanan dan penegakan hukum.

Persoalan akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam penelitian Oktobrian, Natasya, Wiranti dan Sudrajat (2025) berjudul Strengthening Justice and Accountability: The Role of Ombudsman in Monitoring Police Public Services. Penelitian yang berfokus pada pengawasan pelayanan kepolisian, khususnya di wilayah Jawa Barat, mengidentifikasi persoalan maladministrasi dalam prosedur penyelidikan, penyidikan dan penanganan pengaduan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian prosedur, keterbukaan informasi dan pengawasan eksternal merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Selain itu, penelitian Raissa (2026) berjudul Symbolic Reform and Police Legitimacy in Indonesia menyoroti bahwa reformasi kepolisian perlu menyentuh persoalan struktural, termasuk sistem rekrutmen berbasis kompetensi, penguatan pengawasan eksternal dan profesionalisasi organisasi. Kajian tersebut memberikan pesan penting bahwa perubahan institusi tidak boleh berhenti pada pembentukan kebijakan atau perubahan formal, tetapi harus menghasilkan perbaikan nyata dalam sistem dan praktik pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, reformasi kepolisian perlu diarahkan pada beberapa prioritas. Pertama, memperkuat sistem rekrutmen, pendidikan dan pengembangan karier berdasarkan kompetensi serta integritas. Kedua, meningkatkan kualitas pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan setiap pelanggaran ditangani secara objektif. Ketiga, memperbaiki standar pelayanan dan mekanisme pengaduan agar masyarakat memperoleh kepastian serta tindak lanjut yang jelas. Keempat, membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika profesi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab hukum. Kelima, memperluas partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan mengevaluasi kualitas pelayanan kepolisian.

Pada akhirnya, reformasi kepolisian bukan sekadar tuntutan perubahan organisasi, melainkan kebutuhan untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Institusi yang kuat bukan hanya institusi yang memiliki kewenangan besar, melainkan institusi yang mampu menggunakan kewenangannya secara profesional, adil dan bertanggung jawab. Keberhasilan reformasi akan terlihat ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik, merasakan keadilan dalam penegakan hukum dan memiliki keyakinan bahwa setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, reformasi kepolisian harus diwujudkan melalui perubahan nyata, terukur dan berkelanjutan.**