TOP JABAR – Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa. Kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja bahkan melalui media digital. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual hingga eksploitasi dan perdagangan orang, dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis dan kehidupan sosial korban. Persoalan ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pencegahan, pendampingan dan pemulihan secara berkelanjutan.

Besarnya tantangan tersebut terlihat dari data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada Agustus 2026. Sepanjang 2025, tercatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan, meningkat sekitar 9,2 persen dibandingkan tahun 2024. Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 17.566 korban atau 45,26 persen berada pada kelompok usia 0 sampai 17 tahun. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan tertinggi dengan 19.251 kasus, disusul kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 9.170 kasus. Bahkan, Provinsi Jawa Barat mencatat 4.513 korban dan menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi dalam laporan tersebut (Komnas Perempuan, 2026).

Data tersebut merupakan laporan yang dihimpun melalui kolaborasi tiga lembaga dan tidak dapat langsung disamakan dengan prevalensi seluruh kejadian kekerasan di masyarakat. Namun, angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya kebutuhan perlindungan dan penanganan korban. Peningkatan laporan juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian korban untuk melapor serta semakin baiknya sistem pendokumentasian.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masih adanya korban yang enggan melaporkan kejadian yang dialaminya. Rasa takut, malu, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi dan ancaman dari pelaku sering menjadi hambatan untuk memperoleh perlindungan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan sulit terungkap karena terjadi dalam lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan korban harus ditempatkan sebagai bagian penting dari proses penanganan perkara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihan hak korban. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.

Di lingkungan Polri, penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Pada 21 Januari 2026, Polri meresmikan pembentukan direktorat tersebut di 11 Polda dan 22 Polres. Langkah ini merupakan upaya memperkuat penanganan perkara, mendekatkan akses pelayanan dan memberikan perlindungan yang lebih khusus kepada perempuan, anak serta kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang.

Penelitian Muharomah (2025) mengenai pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui layanan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial memiliki peran penting dalam proses pemulihan korban. Sementara itu, penelitian Muhammady et al. (2026) mengenai pendampingan psikologis korban kekerasan seksual menekankan pentingnya kerja sama antara pendamping, korban dan keluarga dalam mendukung pemulihan kondisi psikologis anak. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan tidak cukup diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan mengembalikan rasa aman dan keberfungsian sosial korban.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dilaksanakan melalui pendekatan terpadu. Kepolisian perlu memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan yang sensitif terhadap kondisi korban, menjaga kerahasiaan identitas serta mencegah terjadinya viktimisasi berulang. Pemerintah daerah melalui UPTD PPA perlu memastikan tersedianya pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum dan rumah aman sesuai kebutuhan. Sementara itu, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, keluarga dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mendeteksi serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini.

Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Anak perlu memperoleh pemahaman mengenai perlindungan diri, batasan interaksi yang aman dan cara mencari pertolongan ketika mengalami ancaman. Masyarakat juga perlu membangun kepedulian agar kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan pribadi yang harus diselesaikan secara tertutup. Setiap laporan harus ditanggapi secara serius tanpa menyalahkan atau memberikan stigma kepada korban.

Pada akhirnya, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar persoalan penanganan tindak pidana, melainkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi, rasa aman dan masa depan generasi bangsa. Keberhasilan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga oleh kemampuan memastikan korban memperoleh keadilan, pendampingan dan pemulihan yang layak. Negara harus hadir bukan hanya ketika kekerasan telah terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar setiap perempuan dan anak dapat hidup dalam lingkungan yang aman, terlindungi dan bermartabat.**