TOP JABAR – Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap karakteristik ancaman terorisme. Jika sebelumnya penyebaran ideologi kekerasan dan perekrutan anggota kelompok teroris banyak dilakukan melalui pertemuan langsung dan jaringan tertutup, kini ruang digital menjadi salah satu sarana penyebaran propaganda dan pembentukan jaringan. Media sosial, aplikasi percakapan dan berbagai platform komunikasi memungkinkan pesan ekstremisme berbasis kekerasan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya perlu diantisipasi melalui pengamanan fisik, tetapi juga melalui penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pengaruh ideologi kekerasan.

Perubahan tersebut terlihat dari semakin beragamnya cara kelompok teroris memanfaatkan teknologi. Konten propaganda dapat dikemas melalui video pendek, gambar, narasi emosional dan pesan yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna media sosial. Penyebarannya tidak selalu menggunakan simbol atau pernyataan kekerasan secara terbuka, tetapi dapat memanfaatkan isu sosial, ketidakadilan dan pengalaman pribadi untuk membangun simpati. Oleh karena itu, kemampuan mengenali propaganda yang membenarkan kekerasan menjadi semakin penting, terutama bagi generasi muda yang aktif berinteraksi di ruang digital.

Ancaman tersebut bukan sekadar persoalan teoretis. Pada November 2025, Densus 88 Antiteror Polri mengungkap dugaan perekrutan anak oleh jaringan terorisme melalui ruang digital. Berdasarkan keterangan resmi Polri, sebanyak 110 anak berusia 10 sampai 18 tahun di 26 provinsi teridentifikasi telah terpapar upaya perekrutan melalui media sosial, permainan daring, aplikasi pesan instan dan situs tertutup. Pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran eksploitasi kelompok teroris karena faktor usia, perkembangan psikologis dan keterbatasan kemampuan dalam mengenali manipulasi informasi.

Kajian Maysarah, Fakhreja dan Supriyadi (2025) berjudul Social Media as a Catalyst for Future Terrorist Recruitment: A Bibliometric Analysis of Emerging Trends and Countermeasures memberikan gambaran mengenai perkembangan ancaman tersebut. Melalui analisis terhadap 416 publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, penelitian ini menemukan adanya pergeseran perhatian kajian dari penyebaran propaganda menuju persoalan radikalisasi yang dipengaruhi algoritma, perekrutan berbantuan kecerdasan buatan dan penggunaan komunikasi terenkripsi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas tantangan pencegahan terorisme sekaligus membutuhkan pendekatan yang semakin multidisipliner.

Meskipun demikian, penggunaan internet tidak dapat dianggap sebagai penyebab tunggal seseorang terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan. Radikalisasi merupakan proses kompleks yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, hubungan sosial, kondisi psikologis dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemblokiran konten atau pengawasan aktivitas digital. Diperlukan pendekatan yang mampu memahami faktor kerentanan individu sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat untuk menolak ajakan melakukan kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pencegahan terorisme memperoleh penguatan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026 2029. Kebijakan ini menempatkan ketahanan komunitas dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, komunikasi strategis serta pemanfaatan media dan sistem elektronik sebagai bagian dari prioritas pencegahan. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan terorisme harus dilaksanakan secara terpadu melalui keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Polri melalui Densus 88 Antiteror memiliki peran penting dalam mendeteksi, mencegah dan menindak tindak pidana terorisme sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalankan fungsi koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme secara nasional. Sinergi kedua institusi tersebut perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama ini diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu mengurangi faktor kerentanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi kekerasan.

Perlindungan generasi muda menjadi salah satu prioritas penting. Keluarga dan sekolah perlu membangun komunikasi terbuka mengenai aktivitas digital anak, memperkuat kemampuan berpikir kritis serta memberikan pemahaman mengenai bahaya propaganda kekerasan. Pendampingan tidak seharusnya hanya dilakukan melalui pembatasan penggunaan internet, tetapi juga melalui pendidikan yang mendorong anak memahami perbedaan antara kebebasan berpendapat, keyakinan pribadi dan tindakan yang membenarkan kekerasan. Pemahaman tersebut penting agar upaya pencegahan tidak menimbulkan stigma terhadap kelompok agama, budaya atau pandangan tertentu.

Selain edukasi, penguatan sistem pencegahan membutuhkan kerja sama dengan penyelenggara platform digital untuk mempercepat penanganan konten yang mempromosikan tindak terorisme. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip hukum, hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi. Pengawasan yang tidak proporsional berisiko menimbulkan persoalan baru, sedangkan penanganan yang terlalu lambat dapat memberikan ruang bagi penyebaran propaganda kekerasan. Keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi kebijakan pencegahan.

Pada akhirnya, transformasi ancaman terorisme di era digital menuntut perubahan cara pandang dalam membangun keamanan. Pencegahan tidak lagi cukup mengandalkan pengamanan wilayah dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kemampuan masyarakat mengenali manipulasi informasi, membangun ketahanan keluarga dan menjaga lingkungan sosial yang inklusif. Keberhasilan pencegahan terorisme tidak hanya terlihat dari kemampuan menggagalkan aksi atau mengungkap jaringan, tetapi juga dari kemampuan melindungi masyarakat agar tidak terjerumus dalam ideologi yang membenarkan kekerasan. Melalui sinergi lintas sektoral, literasi digital dan perlindungan generasi muda, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.**