TOP JABAR – Perkembangan geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang semakin kompleks. Persaingan kekuatan besar, konflik antarnegara, perebutan pengaruh ekonomi dan ketegangan kawasan telah membentuk dinamika baru dalam hubungan internasional. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik di kawasan Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa stabilitas global menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, politik dan keamanan negara lain, termasuk Indonesia.

Salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bidang militer, tetapi juga mencakup perdagangan, investasi, teknologi, energi dan penguasaan rantai pasok global. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara berada dalam posisi yang cukup strategis karena memiliki hubungan ekonomi dan kepentingan keamanan dengan kedua kekuatan tersebut. Situasi ini menuntut negara-negara kawasan untuk menjaga keseimbangan hubungan internasional tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Kajian Gregory B. Poling dan Andreyka Natalegawa (2025) dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) berjudul Between Two Reefs: Indonesia’s Strategic Culture in the Twenty-First Century menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi persaingan kekuatan dunia. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada satu blok kekuatan tertentu. Namun, meningkatnya rivalitas geopolitik menuntut Indonesia untuk semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Dampak geopolitik juga terlihat pada aspek keamanan maritim. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki kepentingan ekonomi, perdagangan dan keamanan internasional. Posisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan kawasan tersebut, khususnya di sekitar Laut Natuna Utara, menjadikan keamanan wilayah laut sebagai perhatian penting. Aktivitas kapal asing, potensi pelanggaran wilayah, persaingan penguasaan sumber daya dan kejahatan lintas negara membutuhkan pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks ini, perlindungan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia harus tetap berlandaskan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

Selain aspek keamanan maritim, persaingan geopolitik juga memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi nasional. Ketegangan perdagangan, pembatasan ekspor, perubahan kebijakan tarif dan gangguan rantai pasok dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku, harga energi serta stabilitas perdagangan. Ketergantungan terhadap pasar dan sumber pasokan tertentu berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi apabila terjadi krisis internasional. Oleh karena itu, diversifikasi mitra perdagangan, penguatan industri dalam negeri dan kemandirian sumber daya strategis perlu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.

Qiao-Franco, Karmazin dan Kolmaš (2025) dalam penelitian The Indo-Pacific and the Next Phase of ASEAN Centrality yang diterbitkan dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs menjelaskan bahwa meningkatnya persaingan kekuatan besar memberikan tantangan terhadap posisi sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan. ASEAN perlu memperkuat kerja sama dan kemampuan kolektif agar tidak hanya menjadi objek persaingan, tetapi tetap memiliki peran dalam menentukan arah stabilitas regional. Pemikiran tersebut relevan bagi Indonesia karena stabilitas kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kepentingan strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, Indonesia memiliki landasan diplomasi melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini bukan berarti bersikap pasif atau menghindari seluruh persoalan internasional, melainkan memberikan ruang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian, memperkuat kerja sama dan memperjuangkan kepentingan nasional. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang disepakati pada 2019 juga menegaskan pentingnya keterbukaan, inklusivitas, penghormatan terhadap hukum internasional dan kerja sama kawasan. Kerangka tersebut menawarkan pendekatan kolaboratif untuk mencegah persaingan geopolitik berkembang menjadi konflik terbuka.

Dari perspektif keamanan dalam negeri, perubahan geopolitik global juga perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan dampak tidak langsung terhadap stabilitas nasional. Gangguan perdagangan dan ekonomi dapat meningkatkan tekanan sosial, sedangkan konflik internasional berpotensi memengaruhi dinamika opini publik, penyebaran propaganda dan ancaman keamanan siber. Selain itu, kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika dan penyelundupan senjata dapat memanfaatkan kondisi ketidakstabilan kawasan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara unsur pertahanan, kepolisian, intelijen, diplomasi dan lembaga pemerintah lainnya sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Penguatan keamanan nasional juga perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan membaca perkembangan lingkungan strategis, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, meningkatkan kerja sama internasional dan membangun ketahanan ekonomi. Di tingkat regional, Indonesia perlu terus mendorong penyelesaian perselisihan secara damai melalui mekanisme diplomasi dan kerja sama multilateral. Sementara itu, di tingkat nasional, kesiapan menghadapi dampak konflik eksternal harus didukung oleh ketahanan pangan, energi, infrastruktur dan stabilitas sosial masyarakat.**